Saluransatu.com – Proses pendampingan warga korban penggusuran untuk kebutuhan penataan kota yang dilakukan oleh Fraksi PDI Perjuangan Kota Bekasi sejauh ini tidak pernah berhenti atau berakhir. Hal ini terlihat dengan terbentuknya Temen temen DPC yg saya hormati, Bahwa Pansus Penggusuran sudah di bentuk, Namanya Menjadi ‘Pansus Relokasi Warga Dampak Pembangunan Kota Bekasi’.
Pansus tsb langsung dipimpin oleh Anim Imamuddin (Ketua Fraksi PDI Perjuangan). Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk terus memperjuangkan hak-hak warga sebagaimana disuarakan selama ini. “Kami konsisten dengan agenda-agenda relokasi yang bermuara pada kepentingan masyarakat, khususnya warga korban penggusuran,” ujar Anim Imamuddin yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi. Lebih jauh, ia juga menegaskan bahwa Pansus tengah bekerja, sehingga masyarakat diharapkan dapat bersabar seraya terus memelihara semangat untuk segera memperoleh kepastian akan persoalan ini.
Anim Imamuddin juga menggarisbawahi, bahwa Pansus yang dipimpinnya, telah mengeluarkan Rekomendasi kepada Pemkot Bekasi, yakni;
1. Mendorong kepada Pemkot Bekasi untuk merelokasi masyarakat korban pengusuran akibat penataan Kota Bekasi dengan cara membuat rumah susun
2. Mendorong kepada Pemkot Bekasi untuk menginventatisir korban akibat penataan Kota Bekasi dengan membuat Kelompok Kerja (Pokja) yang terdiri dari SKPD terkait dan Tim Independen (perwakilan warga yang tergusur).
Terpisah, Ketua DPRD Kota Bekasi, H.Tumai juga memberikan pandangan bahwa tidak benar kalau lembaga yang dipimpinnya (DPRD Kota Bekasi) dianggap masuk angin soal penggusuran atau relokasi. “Masyarakat bisa saja tidak menyerap informasi yang utuh akan proses yang berlangsung di DPRD, sehingga memaknai berbeda. Kami bisa menerima suasana batin mereka, oleh karena itu Pansus Relokasi harus juga mensosialisasikan, bahkan partai-partai hendaknya juga mampu mendistribusikan infirmasi terkait ini. Harapan kita, masyarakat tak mudah terprovokasi oleh isu-isu sepihak karena lemahnya informasi yang mereka serap,” ujar H.Tumai.
Sebagaiman yang berkembang di beberapa pemberitaan, nasib warga korban penggusuran seolah-olah ditinggalkan dan tidak ada tindak lanjutnya. Bahkan secara emosional menganggap politisi Kalimalang masuk angin serta memperoleh deal-deal tertentu sebagai bargaining akan persoalan penggusuran di Kota Bekasi.
Menanggapi isu miring yang lebih ditujukan kepada politisi-politisi dari PDI Perjuangan, Henu Sunarko (Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Bidang Komunikasi Politik) membantah pemberitaan-pemberitaan tersebut.
“PDI Perjuangan punya komitmen kuat untuk menuntaskan problem penggusuran. Pansus Relokasi itu sebenarnya ukuran perjuangan politik kami. Kalau kami dianggap meninggalkan warga, mestinya kami juga menolak pembentukan Pansus Relokasi. Bahwa prosesnya sedang berjalan, masyarakat bisa ikut mengontrol kerja Pansus. Kewajiban kami sebagai partai politik yang menyuarakan kepentingan warga telah kami jalankan sebagaimana mestinya,” katanya. PDI Perjuangan memang paling disorot oleh warga korban penggusuran, sebab sejak awal problem ini muncul, seluruh kekuatan partai dikonsentrasikan untuk memperjuangkan hak warga.
“Saat kami menggalang solidaritas mendampingi warga, kami dicap mempolitisir tanah negara, sekarang ketika kami fokus menyerahkan persoalan ini melalui kerja politik di DPRD, kami dianggap masuk angin”, tambah Henu. Ia berharap siapa pun yang saat ini melakukan advokasi, pendampingan dan upaya memediasi warga hendaknya juga mampu secara bijaksana memberikan nilai edukasi kepada warga. Sehingga warga memiliki kesadaran akan proses yang tengah berjalan ini, serta tak mudah terprovokasi oleh isu-isu sepihak yang berpotensi mengeruhkan suasana.
