SALURANSATU.COM – Jakarta – Upaya pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran negara kembali mengemuka. Volunteer Aliansi Keadilan untuk Indonesia (Vokal Indonesia) melaporkan dugaan indikasi gratifikasi dalam proyek pengadaan barang dan jasa di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
Pelaporan ini menjadi bagian dari kontrol masyarakat terhadap proyek pemerintah yang bersumber dari APBN. Perwakilan pelapor, Taufiqul Hakim, menyebut bahwa laporan tersebut terkait proyek perawatan Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA) tahun 2024.
“Kami melihat pentingnya transparansi dalam setiap proyek pengadaan barang dan jasa. Karena itu, kami menyampaikan laporan ini sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga akuntabilitas anggaran negara,” ujar Taufiqul dalam rilis tertulis, Jum’at, (17/04).
Berdasarkan dokumen pengaduan , proyek bernilai sekitar Rp3,9 miliar tersebut dimenangkan oleh pihak swasta. Dalam pelaksanaannya, muncul indikasi persoalan dalam alur pekerjaan serta dugaan keterlibatan pihak lain di luar pemenang tender.
Vokal Indonesia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proses pengadaan.
“Kami berharap KPK dapat menelaah laporan ini secara menyeluruh, sehingga tata kelola pengadaan ke depan menjadi lebih transparan dan akuntabel,” tambahnya.
Pelaporan ini diharapkan dapat memperkuat peran masyarakat dalam mengawasi penggunaan keuangan negara, sekaligus mendorong praktik pemerintahan yang bersih dari potensi penyimpangan. (*)
