SALURANSATU.COM – JAKARTA — Ketua Umum DPP Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI), Ustaz Bachtiar Nasir (UBN), mengungkapkan adanya wacana pembentukan koalisi pertahanan negara-negara Muslim yang disebut sebagai “Islamic NATO”. Menurutnya, gagasan tersebut mulai berkembang dan dibahas oleh sejumlah negara anggota Organisasi Kerja sama Islam (OKI/OIC).
Hal itu disampaikan UBN dalam program Breaking News tvOne, Senin (11/5/2026). Ia menyebut koalisi tersebut digagas oleh Arab Saudi, Pakistan, Turki, dan Mesir sebagai upaya memperkuat pertahanan serta kerja sama strategis dunia Islam.
“Ini sebuah harapan yang digagas oleh Saudi, Pakistan, Turki, dan Mesir. Koalisi pertahanan baru ini paling potensial dan berkembang cepat pada 2026,” ujar UBN.
UBN menjelaskan, bentuk kerja sama yang saat ini telah berjalan adalah Islamic Military Counter Terrorism Coalition (IMCTC), yang dibentuk di Riyadh pada Desember 2015 atas inisiatif Arab Saudi. Koalisi itu beranggotakan 43 negara dari total 57 anggota OKI dengan fokus utama memerangi terorisme dan ekstremisme.
Namun, menurut dia, IMCTC belum dapat disebut sebagai pakta pertahanan penuh seperti NATO karena belum memiliki klausul pertahanan kolektif (mutual defense pact).
“Belum ada klausul bahwa serangan terhadap satu negara dianggap serangan terhadap semua. Tetapi harapannya bisa menuju ke sana,” katanya.
Ia menilai kekuatan utama koalisi tersebut terletak pada kombinasi pengaruh politik, militer, ekonomi, dan teknologi dari negara-negara penggagas. Arab Saudi dinilai memiliki kekuatan pendanaan dan pengaruh kawasan Teluk, Pakistan memiliki kekuatan nuklir dan militer besar, Turki unggul dalam teknologi pertahanan terutama drone, sedangkan Mesir mempunyai militer terbesar di dunia Arab serta kontrol strategis atas Terusan Suez.
UBN juga menyinggung pembahasan Strategic Mutual Defense Agreement antara Arab Saudi dan Pakistan sejak September 2025 yang disebut mulai mengarah pada konsep pertahanan kolektif.
Selain kerja sama pertahanan, forum tersebut disebut membahas pengembangan industri militer, latihan bersama, hingga kerja sama intelijen. Menurut UBN, tujuan utama koalisi itu adalah menciptakan keseimbangan baru di kawasan Timur Tengah.
“Koalisi ini diharapkan menjadi penyeimbang pengaruh Iran, Israel, dan Amerika Serikat, sekaligus mengisi kekosongan keamanan regional,” ujarnya.
Ia menilai pembentukan kekuatan baru negara-negara Muslim tersebut juga dapat berdampak pada stabilitas ekonomi dan energi kawasan, termasuk terhadap pasokan minyak bagi Indonesia. Selain itu, koalisi tersebut diperkirakan akan lebih vokal dalam mendukung perjuangan Palestina dan mendorong gencatan senjata di Gaza.
Dari perspektif Indonesia, UBN memandang situasi tersebut sebagai peluang diplomatik bagi pemerintah untuk mengambil peran strategis di tingkat dunia Islam.
“Indonesia sebagai salah satu anggota OIC terbesar punya peluang ikut serta atau menjadi mediator,” katanya.
