SALURANSATU.COM – JAKARTA – Naiknya bahan pangan minyak goreng di awal Ramadan tahun ini dinilai tidak terlepas dari lemahnya pemerintah Republik Indonesia di hadapan para pengusaha. Menurut politisi PKS drh. Slamet pemerintah mempunyai kewenangan tetapi tidak digunakan untuk menekan para pengusaha dalam memainkan harga. Hal tersebut ia katakan usai melakukan Rapat Kerja Komisi IV dengan mitra kerja di Senayan, Jakarta, Senin (4/4/2022)
“Stok menurut kementerian teknis cukup tetapi kenapa harganya naik? Kedua, rakusnya para pengusaha kita yang tidak mau berempati kepada kesusahan rakyat namun mereka hanya memikirkan keuntungan ekonominya saja. Sehingga keduanya ini sangat klop yakni lemahnya pemerintah dan rakusnya para pengusaha sehingga membuat harganya menaik,” ujar Slamet kepada media.
Selain itu, tidak adanya tindakan pemberian sanksi kepada kementerian perdagangan yang sangat kasat mata telah gagal menjadi perpanjangan tangan presiden dalam mengantisipasi gejolak harga dan kecukupan pasokan pangan semakin menunjukkan lemahnya manajerial presiden di tengah situasi yang tidak begitu kondusif.
“Seharusnya presiden sudah me-reshuffle Menteri Perdagangan yang sudah gagal mengantisipasi kelangkaan bahan pangan pokok,” tegas Slamet.
Selain itu dikucurkannya Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak goreng, kata Slamet juga merupakan kebijakan populis untuk menutupi kegagalan pemerintah mengelola pangan. berkaca pada semrawutnya pembagian bantuan sosial penanganan pandemic Covid’19, pengucuran BLT minyak goreng ini juga rentan salah sasaran dan bisa menjadi alat politik sesaat.
“Pemerintah harus memastikan calon penerima BLT ini dapat tepat sasaran. Selain itu pemerintah juga harus mempertimbangkan BLT-BLT yang lain misalnya gas dan BBM yang disaat yang hampir bersamaan mengalami lonjakan yang tidak sedikit,” tukasnya. (*)
ilustrasi: Getty Images/iStockphoto/sergeyryzhov
