Oleh: Daniel Mohammad Rosyid @KITA-MPUII
Sabtu, 21 Nopember 2026 pagi ini di Universitas Nasional, Jakarta, Presidium Konstitusi selaku Steering Committee Kongres Bangsa Indonesia akan melaksanakan Pra Kongres bertajuk “Rekonstruksi dan Resolusi Sistem Bernegara Indonesia Sesuai Konstitusi 18 Agustus 1945 yang Disempurnakan melalui Addendum”. Ini adalah rangkaian Pra Kongres yang telah dilaksanakan sebelumnya di Bandung beberapa waktu lalu. Rangkaian Pra Kongres ini dilaksanakan sebagai langkah konsolidasi menuju Kongres Bangsa Indonesia dalam waktu tidak lama lagi.
Kongres adalah pertemuan besar para wakil organisasi untuk mengambil keputusan stratejik bersama, sedang Bangsa Indonesia adalah sebuah entitas politik yang didefinisikan dalam Kongres Pemuda II pada 27-28 Oktober 1928 nyaris 100 tahun lalu. Bangsa Indonesia sebagai sebuah imagined community inilah yang kemudian bersepakat membentuk NKRI sebagaimana dirumuskan dalam UUD 1945 dan telah diproklamasikan eksistensinya oleh Soekarno-Hatta mewakili bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945. NKRI dengan demikian adalah sebuah nation state, bukan tribal state. Ratusan suku dengan ratusan bahasa daerah bersepakat untuk berhimpun menjadi sebuah bangsa baru yang disebut bangsa Indonesia dengan sebuah bahasa persatuan yaitu Bahasa Indonesia.
Oleh sekelompok kaum sekuler kiri dan liberal radikal yang sedang mabuk berat demokrasi, UUD 1945 itu telah diganti dengan konstitusi baru. Yang dilakukan oleh anggota MPR hasil Pemilu 1999 bukanlah amendment, namun total replacement atau renewal atas UUD 1945. Norma-norma dasar beserta rancangan dasar yang disepakati dalam UUD 1945 diganti. Apa yang sesungguhnya terjadi setelah pemberlakuan UUD baru pada 10 Agustus 2002 itu adalah pembubaran NKRI, sekaligus pengkhianatan atas kesepakatan agung para ulama dan cendekiawan pendiri bangsa. UUD 1945 adalah kesepakatan historis -yang dalam Al Qur’an disebut sebagai mitsaaqan ghaliidhan (perjanjian berat)- bukan sekedar proposal akademik. Oleh karena itu, perubahan atas naskah asli UUD 1945 hanya legal and legitimate bila dilakukan dengan addendum. Tidak ada cara lain yang sah.
Pengkhianatan itu kini membawa setumpuk bukti kegagalan cita-cita reformasi, yaitu demokratisasi, desentralisasi, dan pemberantasan korupsi. Bahkan Vedi R. Hadiz menengarai bahwa disfungsi sistemik kehidupan bernegara itu telah membawa reformasi ke Jalan Buntu. Tidak saja ersatz capitalism era Soeharto berkembang pesat menjadi full-fledged capitalism di era Jokowi, Jokowi bahkan berhasil memperalat POLRI untuk kepentingan kekuasaan dengan melumpuhkan checks and balances di DPR sekaligus untuk membungkam suara masyarakat sipil dengan kedok democratic policing. Cita-cita reformasi justru makin jauh panggang dari api. Di era Jokowi lah persekongkolan antara politisi hitam, birokrat korup, dan taipan serakah menggurita menjadi oligarki merusak character and nation building.
NKRI makin tidak hadir dalam banyak kehidupan bernegara. Liberalisasi di berbagai sektor ekonomi strategis bahkan dikuasai oleh segelintir taipan konglomerat yang kekayaannya melampaui puluhan juta warga negara. UU Cipta Kerja Omnibus Law bahkan membatalkan desentralisasi sehingga kesenjangan spasial justru melebar, memicu bibit-bibit separatisme yang mengancam persatuan nasional. Biaya politik yang makin tinggi, mendorong korupsi yang makin merajalela baik oleh cabang eksekutif, legislatif dan yudikatif di pusat maupun di daerah.
Menyambut upaya presiden Prabowo keluar dari Jalan Buntu Reformasi ini, Kongres Bangsa Indonesia dimaksudkan untuk merekonstruksi kembali NKRI yang dirusak selama 25 tahun terakhir sejak UUD 1945 diganti. Peserta kongres tidak rela membiarkan kapal NKRI ini bocor lalu tenggelam setelah dibajak oleh oligarki menjauhi cita-cita proklamasi. Sementara itu, ummat Islam yang di era Jokowi sering dituding anti-NKRI, bahkan anti-Pancasila, sebagai penumpang terbesar kapal NKRI bersiap menjadi unsur utama Kongres Bangsa Indonesia sebagai resolusi merekonstruksi NKRI itu. Keberadaan Islam telah terbukti memudahkan imajinasi Bangsa Indonesia itu diterima luas mengalahkan godaan tribalisme.
“Wahai manusia, sungguh kami telah ciptakan kalian dari lelaki dan perempuan kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal (lalu berbuat ma’ruf). Sungguh yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertaqwa. Sesungguhnya Allah adalah pemberi pelajaran agung”. (QS Al Hujurat :13).
Yogyakarta, Sabtu 21 Nopember 2026.







