Perlindungan Anak Tidak Cukup dengan Menghukum Pelaku, Negara Harus Membenahi Sistem Pengasuhan
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan kekerasan seksual terhadap sejumlah santri di Pondok Pesantren Daru Hasbi, Jakarta Selatan, yang diduga melibatkan pimpinan pesantren.
Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak tidak boleh semata-mata dipandang sebagai kejahatan individual. Persoalan ini juga harus dilihat sebagai indikasi kegagalan sistem pengasuhan, pengawasan, dan perlindungan anak.
Kehidupan pesantren berasrama yang berlangsung selama 24 jam menghadirkan relasi kuasa dan ketergantungan yang kuat antara santri dan pengasuh. Dalam kondisi tersebut, anak bisa merasa takut untuk menolak, melawan, bahkan melaporkan tindakan yang dialaminya. Terlebih jika orang yang diduga melakukan kekerasan merupakan figur yang dihormati sekaligus memiliki kewenangan atas hampir seluruh aspek kehidupan santri.
Kita tidak boleh membebankan keberanian kepada anak untuk menghadapi sendiri orang yang memiliki kuasa atas kehidupannya. Kekerasan seksual sering kali berlangsung di ruang-ruang tersembunyi. Karena itu, jangan hanya mempertanyakan mengapa anak terlambat melapor, tetapi tanyakan pula mengapa sistem pengasuhan dan pengawasan gagal mendeteksi serta mencegah kekerasan sejak awal.
Jasra menegaskan, keberpihakan kepada korban harus diwujudkan melalui jaminan akses terhadap keadilan, perlindungan, pemulihan, dan pendampingan psikologis tanpa harus menunggu proses pembuktian pidana selesai.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah memberikan landasan hukum mengenai hak korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan. Oleh karena itu, proses pembuktian pidana terhadap seseorang yang diduga melakukan kejahatan harus dibedakan dari kewajiban negara melindungi anak yang diduga menjadi korban. Keduanya harus berjalan beriringan.
Jangan sampai anak harus menunggu bertahun-tahun hanya untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan. Jika sebuah kasus baru terungkap setelah berlangsung sekian lama, hal itu harus menjadi momentum untuk mengevaluasi efektivitas sistem deteksi dini dan pengawasan yang selama ini diterapkan.
KPAI mendorong aparat penegak hukum menangani perkara tersebut secara profesional dan ramah anak, mendalami kemungkinan adanya korban lain, menjaga kerahasiaan identitas korban, serta menjamin keberlanjutan pendidikan dan pemulihan seluruh anak yang terdampak.
Menurut Jasra, perhatian publik tidak boleh berhenti pada pengungkapan terduga pelaku. Pesantren juga harus membuka diri terhadap evaluasi dan pembenahan menyeluruh terhadap sistem perlindungan anak.
Dalam konteks tersebut, KPAI menyoroti pentingnya penerapan model *Child Safeguarding* atau Himayatu Tholabah sebagaimana tertuang dalam Petunjuk Teknis Transformasi Tata Kelola Sistem Perlindungan Santri melalui Model Safeguarding, Keputusan Direktur Jenderal Pesantren Nomor 13 Tahun 2026.
Model ini menempatkan perlindungan anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola pesantren, bukan sekadar respons setelah terjadi kekerasan.
Sistem tersebut dibangun melalui empat pilar utama, yakni kebijakan perlindungan anak, sumber daya manusia yang terlatih, prosedur pelaporan dan penanganan, serta akuntabilitas melalui pencatatan, pemantauan, dan evaluasi.
Saluran pengaduan juga tidak boleh hanya tersedia satu. Mekanismenya harus beragam, mudah ditemukan dan diakses santri, menjamin kerahasiaan, menerima laporan anonim, serta bebas dari ancaman maupun tindakan pembalasan.
Jika saluran pengaduan hanya ada di atas kertas, anak tidak mengetahui kepada siapa harus mengadu, atau laporan justru harus disampaikan melalui orang yang ditakutinya, berarti sistem perlindungan tersebut tidak berjalan.
Harus tersedia mekanisme pengaduan alternatif di luar struktur internal pesantren, termasuk ketika pihak yang diadukan adalah pimpinan tertinggi lembaga. Ukuran keberhasilan sistem perlindungan bukan sekadar keberadaan aturan, melainkan sejauh mana anak benar-benar dapat menggunakannya untuk menyelamatkan diri.
Jasra mengingatkan bahwa negara telah berulang kali merespons persoalan kekerasan terhadap anak melalui berbagai undang-undang, program, dan pembentukan kelembagaan. Namun, kasus yang terus berulang harus menjadi bahan evaluasi mendasar.
Negara sebenarnya memiliki kemampuan untuk melakukan langkah nyata. Namun, jika respons yang diberikan masih bersifat sektoral, administratif, dan reaktif, negara hanya akan terus menjadi pemadam kebakaran. Kita bergerak setelah ada korban, tetapi belum cukup kuat membangun sistem yang mampu mencegah lahirnya korban berikutnya.
Karena itu, implementasi safeguarding harus dipastikan melalui pemetaan dan penilaian risiko, penerapan kode etik pengasuh, rekrutmen yang aman, pelatihan berkala, pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, pengawasan berlapis, serta pemantauan dan pelaporan kepada Kementerian Agama.
Evaluasi juga harus melibatkan santri dan orang tua, bukan sekadar menjadi pemeriksaan administratif untuk memenuhi kewajiban kelembagaan.
Persoalan pengasuhan anak saat ini semakin kompleks. Tantangannya tidak hanya berkaitan dengan pesantren dan sekolah berasrama, tetapi juga anak-anak yang terpisah dari orang tua karena pekerjaan, persoalan ekonomi, konflik, bencana, dan migrasi, hingga persoalan pengasuhan di ruang digital.
Karena itu, sistem perlindungan anak harus menjangkau seluruh ruang kehidupan anak selama 24 jam, di mana pun mereka berada dan siapa pun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya.
KPAI secara konsisten mendorong penguatan dan percepatan agenda Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengasuhan Anak untuk membangun sistem pengasuhan yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan mampu menjawab perkembangan zaman.
RUU tersebut perlu memperjelas standar pengasuhan, tanggung jawab orang tua dan lembaga, kompetensi pengasuh, mekanisme pengawasan dan pengaduan, serta jaminan perlindungan dan pemulihan anak.
Jasra menyebut gagasan tersebut sebagai Pengasuhan Semesta, yakni kesadaran bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan negara.
Jangan sampai kita memiliki utang peradaban dalam pengasuhan anak. Kita tidak boleh terus menunggu anak menjadi korban, baru kemudian negara hadir. Negara harus hadir sejak anak berada dalam pengasuhan.
Perlindungan anak tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku. Kita juga harus membenahi sistem pengasuhan yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anak.
Ukuran keberhasilan sebuah bangsa bukan hanya seberapa cepat negara menghukum pelaku kejahatan, melainkan seberapa kuat negara membangun sistem yang mampu mencegah anak menjadi korban.
Pesantren ramah anak bukanlah pesantren yang sekadar memiliki aturan perlindungan anak. Lebih dari itu, pesantren ramah anak adalah tempat santri benar-benar merasa aman, berani berbicara, dan mengetahui ke mana harus mencari pertolongan ketika mengalami atau menyaksikan kekerasan.
Jasra Putra
Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
