Moderat dan Mencerdaskan
Indeks
Opini  

Hari Anak Internasional 2026: Negara Harus Hadir, Pastikan Setiap Anak Aman dan Terlindungi

mega career expo

JAKARTA, 20 November 2026 – Peringatan Hari Anak Internasional (World Children’s Day) harus menjadi momentum refleksi untuk mengukur sejauh mana negara dan seluruh elemen masyarakat telah memenuhi hak-hak anak Indonesia. Perlindungan anak tidak boleh sebatas penanganan kasus kekerasan, tetapi harus menjadi komitmen bersama untuk memastikan setiap anak tumbuh dengan aman, sehat, bahagia, bermartabat, serta memiliki kesempatan yang setara dalam meraih masa depan.

Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra, menegaskan bahwa masih tingginya kasus kekerasan, eksploitasi, perundungan, perdagangan anak, penelantaran, diskriminasi, hingga berbagai ancaman di ruang digital menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak di Indonesia masih membutuhkan penguatan secara menyeluruh.

Data pengawasan KPAI sepanjang 2025 mencatat sebanyak 2.031 kasus pelanggaran hak anak dengan jumlah korban mencapai 2.063 anak. Angka tersebut menjadi alarm bahwa keluarga, sekolah, lingkungan pengasuhan, masyarakat, dan negara harus memperkuat langkah pencegahan sekaligus memastikan terpenuhinya hak-hak anak.

“Pertanyaan penting pada Hari Anak Internasional ini adalah apakah setiap anak Indonesia sudah merasa aman, didengar, dihargai, dan mendapatkan hak-haknya? Jangan sampai kita baru hadir ketika anak telah menjadi korban. Perlindungan anak harus dimulai dari pencegahan, deteksi dini, dan keberanian seluruh pihak untuk bertanggung jawab,” tegas Jasra.

Menurutnya, terdapat sejumlah tantangan mendasar yang harus menjadi perhatian bersama.

Pertama, keluarga harus kembali menjadi ruang aman bagi anak. Pengasuhan perlu dibangun melalui kasih sayang, komunikasi, keteladanan, dan disiplin positif, bukan kekerasan fisik maupun psikis. Orang tua tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan material, tetapi juga harus hadir dalam memenuhi kebutuhan emosional dan mendukung tumbuh kembang anak.

Kedua, sekolah dan pesantren harus menjadi ruang pendidikan yang aman. Tidak boleh ada pembenaran terhadap perundungan, kekerasan seksual, kekerasan fisik, maupun penyalahgunaan relasi kuasa dengan dalih disiplin, senioritas, atau tradisi pendidikan. Lembaga pendidikan harus memastikan setiap anak memperoleh perlindungan dan merasa aman selama menjalani proses belajar.

Ketiga, ruang digital harus menjadi ruang tumbuh, bukan ruang eksploitasi. Anak-anak menghadapi berbagai risiko, mulai dari perundungan daring, eksploitasi seksual, perdagangan anak, paparan konten berbahaya, perjudian daring, hingga komersialisasi data pribadi. Implementasi PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) harus terus dikawal agar menghadirkan perlindungan nyata. Tanggung jawab tersebut tidak boleh hanya dibebankan kepada orang tua, tetapi juga harus menjadi kewajiban negara dan industri digital.

Keempat, anak harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan. Suara dan pandangan anak perlu didengar serta dilibatkan dalam setiap kebijakan yang menyangkut kehidupan mereka. Anak bukan sekadar objek pembangunan, melainkan pemilik hak yang harus dihormati dan generasi penerus bangsa. Perhatian khusus juga harus diberikan kepada anak penyandang disabilitas, anak dalam situasi kemiskinan, anak di wilayah terpencil, serta anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, KPAI mendorong penguatan tujuh agenda strategis perlindungan anak, yakni:

1. Memperkuat komitmen negara melalui kebijakan dan penganggaran yang berpihak pada kepentingan terbaik anak.
2. Membangun sistem pencegahan kekerasan terhadap anak sejak dini.
3. Memperkuat kelembagaan KPAI serta lembaga layanan, termasuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).
4. Memastikan penanganan dan pemulihan korban dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.
5. Memperkuat pengawasan terhadap tanggung jawab industri digital dalam melindungi anak.
6. Mendorong partisipasi anak dalam proses pengambilan kebijakan.
7. Memperluas kolaborasi antara keluarga, masyarakat, dunia pendidikan, organisasi keagamaan, dunia usaha, dan media.

Jasra menambahkan, cita-cita Indonesia Emas 2045 tidak cukup hanya diwujudkan melalui pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kualitas masa depan bangsa sangat ditentukan oleh bagaimana negara memperlakukan, memenuhi hak, dan melindungi anak-anaknya hari ini.

“Investasi terbesar bangsa adalah memastikan anak-anak tumbuh tanpa kekerasan dan diskriminasi, mendapatkan pendidikan serta layanan kesehatan yang layak, dan memiliki ruang untuk berpartisipasi. Kita tidak boleh mewariskan kekerasan dan pengabaian kepada generasi berikutnya,” ujarnya.

KPAI mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan Hari Anak Internasional 2026 sebagai momentum untuk memperkuat gerakan perlindungan anak yang nyata, terukur, dan berkelanjutan.

Jangan menormalisasi kekerasan terhadap anak. Jangan membenarkan perundungan, membiarkan eksploitasi, ataupun membungkam suara anak. Setiap anak berhak menjalani hari ini dengan aman, mendapatkan hak-haknya secara utuh, dan memiliki masa depan yang penuh harapan.

Perlindungan anak bukan semata-mata tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab seluruh elemen bangsa.

Selamat Hari Anak Internasional 2026.

Anak Terlindungi, Indonesia Maju.

Jasra Putra
Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *