SALURANSATU.COM – Jakarta – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi DKI Jakarta melakukan kunjungan lapangan ke Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Cilincing, Jakarta Utara, pada Selasa (23/6/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memperdalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sistem Penyelenggaraan Air Minum (SPAM) yang saat ini tengah dibahas DPRD DKI Jakarta.
Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan memperoleh gambaran langsung mengenai pengelolaan dan pemenuhan kebutuhan air di kawasan industri yang beroperasi selama 24 jam. Informasi tersebut dinilai penting sebagai bahan penyusunan regulasi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan dunia usaha.
“Pada 23 Juni 2026 ini, kami dari Bapemperda melakukan kunjungan lapangan ke KBN Cilincing. Kami mendapatkan banyak informasi terkait bagaimana KBN mengelola kebutuhan air untuk menunjang aktivitas industri,” ujar Abdul Aziz.
Menurutnya, air merupakan komponen vital bagi keberlangsungan operasional kawasan industri. Karena itu, DPRD perlu memastikan kondisi penyediaan air yang ada saat ini, termasuk berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam pemenuhannya.
“Karena ini kawasan industri yang beroperasi 24 jam, air menjadi kebutuhan yang sangat penting. Kami ingin melihat langsung apakah sistem penyediaan air yang ada saat ini sudah berjalan optimal. Hal ini menjadi bagian dari pembahasan Ranperda SPAM yang sedang kami susun,” katanya.
Abdul Aziz menjelaskan, dalam Ranperda SPAM terdapat pengaturan mengenai kewenangan penyediaan air yang melibatkan PAM Jaya dan Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta. Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh dari KBN, pasokan air untuk kebutuhan industri masih menghadapi sejumlah kendala.
“Dari hasil diskusi, kami memperoleh informasi bahwa pasokan air di kawasan industri KBN masih belum maksimal. Kendala yang dihadapi tidak hanya terkait kuantitas, tetapi juga kualitas air yang diterima,” ungkapnya.
Kondisi tersebut mendorong KBN mengembangkan sistem pengolahan air secara mandiri untuk memenuhi standar kebutuhan industri yang lebih tinggi dibandingkan kebutuhan domestik.
“Karena kebutuhan industri memiliki standar tertentu, bahkan dalam beberapa kondisi memerlukan kualitas air yang lebih tinggi dari air yang disuplai melalui jaringan PAM, KBN melakukan pengolahan air sendiri. Kami ingin melihat langsung proses tersebut sekaligus mempelajari data-data pendukung yang ada,” jelasnya.
Ia menegaskan, seluruh informasi dan data yang diperoleh selama kunjungan akan menjadi bahan referensi penting dalam penyempurnaan substansi Ranperda SPAM.
“Seluruh data dan informasi yang kami peroleh hari ini akan menjadi referensi dalam pembahasan pasal-pasal Ranperda SPAM. Harapannya, regulasi yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung kebutuhan dunia usaha,” pungkasnya.
Melalui kunjungan tersebut, Bapemperda DPRD DKI Jakarta berharap Ranperda SPAM dapat menghasilkan regulasi yang memperkuat pelayanan air minum bagi masyarakat serta mendukung keberlangsungan sektor industri sebagai salah satu penggerak utama perekonomian Jakarta.
