SALURANSATU.COM- Kendari – Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Banmus), dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi DKI Jakarta melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis (25/6). Dalam kunjungan tersebut, kedua belah pihak bertukar gagasan terkait penyusunan peraturan daerah, kebijakan pendapatan, serta pengelolaan anggaran yang berkeadilan antara pemerintah pusat dan daerah.
Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ), mengatakan kunjungan kali ini sengaja diarahkan ke daerah yang selama ini relatif jarang menjadi tujuan kunjungan kerja DPRD DKI Jakarta.
“Selama ini kunjungan lebih banyak ke daerah yang dekat. Kali ini kami mencoba mengunjungi wilayah yang lebih jarang didatangi. Ini juga merupakan rangkaian kunjungan kerja ke beberapa provinsi di Sulawesi, setelah sebelumnya ke Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah,” ujar MTZ.
Ketua MPW PKS DKI Jakarta itu menambahkan, pihaknya ingin mendorong optimalisasi potensi sumber daya alam di daerah agar manfaatnya lebih dirasakan masyarakat. Selain itu, ia menilai masih diperlukan perbaikan dalam skema pembagian anggaran dari pemerintah pusat kepada daerah.
“Mudah-mudahan, baik secara formal maupun informal, ada kerja sama yang bisa dibangun antara Sultra dan DKI Jakarta, baik terkait hasil bumi maupun sektor lainnya,” katanya.
Menurut MTZ, komunikasi yang lebih intensif antardaerah penting untuk memperjuangkan keadilan fiskal dari pemerintah pusat.
“Saat Gubernur Maluku Utara menyampaikan keluhan di DPR RI bahwa daerah penghasil belum memperoleh manfaat yang sepadan, persoalan itu juga relevan bagi Sultra yang memiliki potensi nikel, emas, mangan, serta sektor peternakan. Pemerintah pusat perlu memperbaiki kebijakan keuangan daerah agar keadilan dan kesejahteraan benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
MTZ juga menjelaskan, Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, tidak dapat mengikuti kunjungan ke Sultra karena akan menghadiri pertemuan Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) di Bali pada Ahad (28/6/2026). Dalam forum tersebut, isu keadilan fiskal antardaerah juga akan menjadi salah satu pembahasan.
Selain berdiskusi mengenai kebijakan anggaran, DPRD DKI Jakarta juga mempelajari sejumlah regulasi yang telah diterapkan di Sultra, salah satunya Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang hingga kini belum dimiliki DKI Jakarta.
“Saat ini Bapemperda DPRD DKI Jakarta sedang berpacu menyelesaikan berbagai perda. Dalam dua tahun terakhir sudah sekitar 20 perda diselesaikan. Kami tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi juga kualitas. Karena itu kami datang ke daerah-daerah yang memiliki perda berkualitas untuk saling belajar,” pungkasnya.
Kunjungan kerja ini diikuti sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta, antara lain Ghozi Zulazmi, Nasdiyanto, Muhammad Al Fatih, Abdul Aziz, Achmad Yani, Muhammad Subki, Abdurrahman Suhaimi, Zahrina Nurbaiti, Nabilah Aboe Bakar Alhabsyi, dan Inad Luciawaty dari Fraksi PKS. Hadir pula August Hamonangan dari Fraksi PSI serta Ramly Hi Muhammad dari Fraksi Golkar.
Rombongan DPRD DKI Jakarta diterima oleh jajaran pimpinan DPRD Sulawesi Tenggara, di antaranya Wakil Ketua DPRD Sultra Herry Asiku, Hasmawati, serta sejumlah anggota DPRD Sultra lainnya.
