SALURANSATU.COM – Tasikmalaya – Jum’at, (16/5/2025) Menyusul kasus keracunan makanan dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) bersama Pemerintah Daerah Tasikmalaya. Kegiatan ini turut melibatkan Dinas Pendidikan, BPOM, Dinas Agama, Dinas Sosial, serta Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTPPA) wilayah Tasikmalaya.
Rakorda menghasilkan komitmen kuat lintas sektor untuk memperkuat sinergi dan pengawasan, serta memastikan program MBG berjalan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Fokus utama adalah mitigasi risiko kejadian tak diinginkan, khususnya kasus keracunan makanan.
Keracunan makanan pada anak, khususnya dalam program makanan massal seperti MBG, dilaporkan terjadi di berbagai daerah sepanjang 2024–2025. Penyebab utama adalah kontaminasi makanan oleh bakteri (seperti Salmonella, E. coli, Listeria), virus (seperti norovirus, rotavirus), parasit (Giardia, Cyclospora), serta zat kimia berbahaya.
Reaksi akibat kontaminasi bisa muncul dalam hitungan menit hingga beberapa hari, dengan gejala seperti diare, mual, muntah, sakit perut, demam, hingga dehidrasi berat. Dalam kasus yang lebih serius, ditemukan anak mengalami kesulitan menelan, berbicara, hingga pendarahan di saluran cerna.
Situasi diperparah dengan keterbatasan anak dalam mengungkapkan kondisi kesehatannya. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), dalam rapat monitoring MBG di KPAI, menyatakan bahwa mitigasi risiko telah menjadi prioritas. BGN bersama KPK telah menyiapkan sistem pembayaran virtual account untuk menghindari praktik percaloan, serta melibatkan 30.000 ahli gizi sebagai penanggung jawab SPPG.
Namun, kasus keracunan kembali terjadi. KPAI menyoroti bahwa proyek ini bernilai kecil per anak, namun masih disusupi oknum tak bertanggung jawab. Sayangnya, anak-anak yang menjadi korban langsung harus menanggung akibat dari sistem yang belum sempurna.
Dalam pengawasan lapangan di Tasikmalaya, KPAI dan KPAD menemukan berbagai permasalahan di dapur umum (SPPG) dan sekolah penerima manfaat MBG. Temuan mencakup:
SPPG Kecamatan Singaparna:
1. Kurangnya kedisiplinan dalam penggunaan alat pelindung diri.
2. Manajemen penyimpanan bahan makanan belum optimal.
3. Limbah pasca-produksi yang menumpuk.
4. Minimnya SOP dan pelatihan tenaga penyaji.
5. Dapur yang sempit mengganggu manajemen kerja.
SDN 01 Singaparna:
1. Keamanan jajanan sekolah belum terjamin.
2. Fasilitas cuci tangan tidak lengkap.
3. Penanganan makanan sisa belum tepat.
4. Anak tidak terbiasa makan nasi, berdampak fisik/psikologis.
5. Anak mengantuk usai makan MBG, diduga karena asupan ganda.
SMUN 2 Singaparna:
1. Sabun cuci tangan tidak tersedia.
2. Peralatan makan tidak terkelola dengan baik.
3. Tidak ada pemilahan makanan bagi anak alergi.
4. Kurangnya variasi menu membuat anak bosan.
SPPG Kecamatan Rajapolah:
1. Food storage belum memenuhi standar higienitas.
2. Kebutuhan mendesak akan renovasi dapur.
SMPN 1 Rajapolah:
1. Jeda waktu masak dan konsumsi terlalu lama.
2. Anak-anak terdampak sudah sembuh.
3. Anak tetap berharap MBG berlanjut, dengan jaminan keamanan.
KPAI menegaskan pentingnya pengawasan menyeluruh tanpa celah. Mengingat skala besar program MBG yang menyasar 82 juta anak pada Desember mendatang, keamanan pangan menjadi hal mutlak. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah perlu saling menguatkan peran, didukung partisipasi masyarakat dan media untuk memastikan kejadian serupa tak terulang.
