SALURANSATU.COM – Jakarta — Jum’at (15/8/2025) Pemerintah Indonesia berencana menampung dan merawat 2000 warga Gaza yang menjadi korban serangan Israel di Pulau Galang. Langkah ini merupakan bagian dari misi darurat kemanusiaan untuk memberikan penanganan medis yang mendesak, mengingat kondisi rumah sakit di Gaza sudah sangat darurat akibat penghancuran infrastruktur oleh Israel.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, menegaskan bahwa tindakan kekerasan Israel terhadap warga Gaza terus berlanjut, termasuk kebijakan genosida melalui blokade yang melaparkan warga Gaza. “Korban luka dan meninggal terus meningkat, sementara pelayanan medis sangat terbatas,” ujar Sudarnoto.
Menurut Sudarnoto, rencana ini secara prinsip sejalan dengan salah satu tujuan menegakkan ajaran Islam yaitu “hifdzun nafsi” (melindungi jiwa) dan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ia memahami niat baik pemerintah untuk menyediakan fasilitas medis dan tempat penampungan di Pulau Galang untuk menyelamatkan nyawa warga Gaza.
Menurutnya, Indonesia bisa mengambil contoh dari langkah serupa yang telah dilakukan Pemerintah Jordania, meskipun jumlah pasien yang akan ditangani di Indonesia kemungkinan lebih besar.
Akan tetapi untuk melaksanakan niat ini, pemerintah harus berkomunikasi dan berkonsultasi dengan berbagai pihak di luar negeri, misalnya pihak Palestina (Hamas dan pemerintah Palestina), Pemerintah Mesir, Jordan dan bahkan PBB, kata Sudarnoto dalam keterangan rilisnya.
Konsultasi secara terbuka dengan para tokoh, ormas dan aktivis pembela Palestina di Indonesia juga harus dilakukan agar program ini tidak disalahartikan sebagai relokasi permanen warga Gaza. Jika pihak pihak itu tidak menyetujui karena akan dimanfaatkan oleh Israel untuk pengosongan Gaza, maka rencana pemerintah tidak bisa dilaksanakan. Ini titik yang paling krusial.
Jika tidak dilakukan konsultasi secara matang, maka ide ini justru akan menimbulkan kontroversi yang tidak produktif dan dapat menghambat upaya kemanusiaan dan pembelaan kemerdekaan Palestina.
Masih ada sejumlah opsi yang sangat memungkinkan bisa dipilih untuk darurat kemanusiaan ini tanpa resiko yang sangat tinggi yaitu hilangnya kedaulatan Gaza dan hilangnya hak hak asasi kemanusiaan warga gaza.
