SALURANSATU.COM – Jakarta, 8 Oktober 2025 — Ustaz Bachtiar Nasir (UBN) mendesak pemerintah Indonesia untuk menolak kehadiran delegasi Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik FIG ke-53 yang akan digelar di Jakarta pada 19–25 Oktober 2025. UBN menilai partisipasi Israel bertentangan dengan amanat konstitusi dan prinsip politik luar negeri Indonesia yang menolak penjajahan.
UBN, yang juga Ketua Umum Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI) dan Ketua Pembina Global Peace Convoy Indonesia, mengingatkan bahwa dalam Pembukaan UUD 1945 ditegaskan bahwa penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Ia menegaskan sikap Indonesia terhadap Israel adalah wujud nyata dari amanat tersebut.
Presiden Fédération Internationale de Gymnastique (FIG) Morinari Watanabe bersama Ketua Umum Federasi Gimnastik Indonesia Ita Yuliati telah meninjau kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah. Dalam jadwal resmi FIG, delegasi Israel akan tampil pada beberapa kategori.
UBN menilai keikutsertaan atlet Israel bisa mencoreng konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan dan keadilan internasional. “Olahraga memang menjunjung persahabatan, tetapi tidak ada persahabatan yang lahir dari ketidakadilan,” ujarnya.
UBN juga mengingatkan sejarah sikap Presiden Soekarno yang pada 1958 mundur dari kualifikasi Piala Dunia agar tidak berhadapan dengan Israel dan menolak visa bagi atlet Israel pada Asian Games 1962, meski berujung sanksi dari Komite Olimpiade Internasional (IOC). Soekarno kemudian mendirikan Games of the New Emerging Forces (GANEFO) sebagai simbol solidaritas negara berkembang.
Menurut UBN, penolakan terhadap Israel juga berlandaskan hukum internasional, dengan berbagai resolusi PBB seperti Resolusi 194 (1948) dan 242 (1967) mengecam pelanggaran Israel terhadap hak rakyat Palestina. Kasus ini juga menjadi perhatian International Criminal Court (ICC) dan International Court of Justice (ICJ).
UBN menyerukan pemerintah meninjau kembali izin keikutsertaan Israel. “Penolakan ini bukan intoleransi, melainkan sikap konstitusional dan komitmen moral bangsa terhadap kemerdekaan Palestina,” tegasnya.
