SALURANSATU.COM – Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyambut positif usulan Dewan Energi Nasional (DEN) untuk merevisi garis kemiskinan nasional yang saat ini berada di angka Rp595.242 per orang per bulan.
Menurut Anis, standar garis kemiskinan yang terlalu rendah dapat menyesatkan arah kebijakan pemerintah dan tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat. Ia menilai, revisi ini merupakan momentum penting bagi pemerintahan Presiden Prabowo untuk melakukan koreksi kebijakan sosial ekonomi yang lebih tepat sasaran.
“Bank Dunia telah menetapkan tiga kategori garis kemiskinan baru, yaitu: kemiskinan ekstrem sebesar US\$3 PPP per hari per orang (setara Rp546.000 per bulan), negara berpenghasilan menengah-bawah sebesar US\$4,2 PPP (Rp765.000 per bulan), dan menengah-atas sebesar US\$8,3 PPP (Rp1,5 juta per bulan),” jelas Anis pada Senin (16/6/2025).
Lebih lanjut, legislator dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta I ini menyampaikan bahwa Indonesia, sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas dengan PDB per kapita sebesar Rp78,62 juta (sekitar US\$4.960,3), seharusnya mulai menggunakan indikator kemiskinan yang lebih sesuai dengan status ekonominya.
“Jika Indonesia memakai standar Bank Dunia untuk negara berpenghasilan menengah ke atas, maka angka kemiskinan nasional akan naik drastis,” ujarnya.
Karena itu, Anis menyarankan agar pemerintah setidaknya mengadopsi garis kemiskinan untuk negara berpenghasilan menengah-bawah, yaitu US\$4,2 PPP per hari atau sekitar Rp765.000 per bulan.
“Dengan standar ini, tingkat kemiskinan di Indonesia akan berada di kisaran 20% dari total populasi, jauh di atas angka 8% versi BPS,” pungkasnya.
