SALURANSATU.COM – Pengamat politik Universitas Jendral Sudirman (Unsoed), Ahmad Sabiq, S.IP, MM,. menyatakan lanskap politik Banyumas pasca Pemilu 2024 menunjukkan perubahan yang tidak lagi dapat dibaca secara sederhana melalui kacamata politik identitas klasik. Kerangka Clifford Geertz yakni santri, abangan, dan priyayi masih menyisakan jejak sosiologis, tetapi telah mengalami transformasi mendasar baik dalam bentuk sosial maupun dalam perilaku politik. Oleh karena itu, kerangka ini tidak lagi bersifat deterministik, melainkan parsial dan kontekstual.
Kelompok santri masih dapat dikenali, terutama pada komunitas pesantren tradisional di wilayah rural dan semi-rural, serta sebagian santri urban. Namun, loyalitas politik kelompok ini tidak lagi monolitik. Kompetisi antarpartai berbasis Islam semakin ketat, dan pilihan politik santri kini juga dipengaruhi oleh kinerja kandidat, isu kesejahteraan, serta kedekatan personal.
Sementara itu, abangan kekinian tidak lagi tampil sebagai kelompok kultural-religius yang jelas. Mereka bertransformasi menjadi pemilih pragmatis dan multi-identitas, yang umumnya berasal dari buruh urban, pedagang kecil, kelas menengah bawah, serta warga urban dan semi-urban.
Orientasi politik kelompok ini bersifat issue-based seperti harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, layanan publik, dan stabilitas ekonomi lokal. Identitas ideologis maupun keagamaan tidak lagi menjadi penentu utama pilihan politik mereka.
Adapun priyayi kekinian telah bergeser dari basis aristokrasi Jawa menjadi elite birokrasi, profesional, teknokrat, dan intelektual lokal. Kelompok ini cenderung rasional-instrumental, mengutamakan stabilitas pemerintahan, tata kelola yang baik, dan kapasitas teknokratis. Pilihan politiknya bersifat personalistik dan berbasis kinerja, dengan kecenderungan mendukung figur atau partai yang memiliki akses nyata pada kekuasaan dan kebijakan daerah.
Dalam konteks Banyumas hari ini, ketiga kategori tersebut tidak lagi berdiri sebagai blok sosial yang terpisah, melainkan beririsan dan cair. Hal inilah yang menjelaskan membesarnya swing voters, melemahnya loyalitas partai, serta meningkatnya pemilih muda yang responsif terhadap isu dan komunikasi berbasis digital.
PKS di Banyumas memiliki modal internal yang kuat sebagai partai kader ideologis dalam bentuk militansi kader, disiplin organisasi, dan fondasi ideologi bebasis nilai Islam. Modal ini memungkinkan PKS bertahan secara organisasi dan menunjukkan eksistensi elektoral yang stabil, tercermin dari perolehan sekitar 8,17% suara dan 6 kursi DPRD.
Namun, kekuatan internal tersebut belum sepenuhnya terkonversi menjadi daya jangkau lintas segmen pemilih. Basis suara PKS masih terkonsentrasi dan terfragmentasi secara geografis, dengan ketergantungan pada figur tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa PKS relatif kuat di segmen santri, tetapi masih kurang resonan di kalangan abangan kekinian dan priyayi kekinian.
“Di mata publik luas, PKS masih lebih dikenal sebagai partai Islam ideologis daripada sebagai partai pembangunan daerah. Kerja-kerja legislatif ada, tetapi belum selalu terbaca sebagai manfaat nyata. Aktivitas kader banyak, tetapi belum seluruhnya diperbincangkan publik,” ujar Ahmad Sabiq kepada saluransatu.com Jum’at (2/1/2026).
Oleh karena itu, masalah utama PKS bukan terletak pada absennya nilai atau kader, melainkan pada cara PKS dibaca oleh publik Banyumas. Citra sebagai partai Islam ideologis masih lebih dominan dibanding citra sebagai partai pembangunan daerah. Isu-isu keagamaan kerap lebih menonjol daripada isu kesejahteraan dan layanan publik, sementara kerja-kerja legislatif belum sepenuhnya terframing sebagai kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
Di sisi lain, PKS relatif tertinggal dalam komunikasi politik digital yang relevan bagi Gen Z dan milenial.
Di sinilah kritik membangun perlu ditempatkan. Pertama, ada kesenjangan antara kerja internal dan persepsi publik. Apa yang dianggap sudah bekerja dengan baik di dalam, belum tentu dirasakan oleh masyarakat.
Kedua, segmentasi pemilih PKS masih relatif sempit. Abangan kekinian dan priyayi kekinian belum sepenuhnya diajak bicara dengan bahasa dan isu yang sesuai dengan cara mereka menilai politik. Ketiga, sebagai bagian dari koalisi pengusung Bupati, posisi PKS dalam relasi eksekutif–legislatif belum cukup terdengar jelas mengenai apa yang benar-benar diperjuangkan, dan di mana letak pembeda PKS dengan partai-partai lainnya.
Dalam posisi sebagai pengusung kepala daerah, PKS sesungguhnya memiliki peluang besar. Akses pada kebijakan dan pemerintahan seharusnya menjadi ruang pembuktian. Di sinilah PKS bisa menunjukkan bahwa nilai ideologis dapat menjelma menjadi kebijakan yang membumi: ekonomi rakyat, layanan publik, tata kelola yang bersih. Namun posisi ini juga berisiko. Tanpa diferensiasi yang jelas, PKS bisa larut dalam koalisi dan ikut menanggung beban kegagalan tanpa mendapat kredit atas keberhasilan.
Sebagai partai ideologis, PKS punya kelebihan yang jarang dimiliki partai lain yakni konsistensi nilai dan daya tahan organisasi. Tetapi ideologi juga bisa menjadi batas jika tidak diterjemahkan secara inklusif. Tantangannya bukan meninggalkan nilai Islam, melainkan menjadikannya etika kebijakan, bukan sekadar identitas politik.
Pada titik ini, pertanyaan strategisnya adalah apakah PKS akan berhenti pada capaian sebagai partai yang solid dan konsisten di internal organisasi, atau melangkah lebih jauh sebagai partai yang soliditas dan konsistensinya teruji melalui kontribusi nyata bagi masyarakat Banyumas yang semakin plural.
Santri masih relevan, tetapi tidak mencukupi sebagai basis konstituen. Ideologi tetap menjadi fondasi, tetapi harus membumi dan diterjemahkan ke dalam kebijakan serta praktik pembangunan. Kaderisasi kuat, tetapi harus berdampak bagi masyarakat di daerah.
Reporter: Denis
