SALURANSATU.COM – Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan dukungannya terhadap keputusan DPR RI untuk meniadakan tunjangan rumah dinas (rudin) bagi anggota dewan.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS, Muhammad Kholid, pada Minggu (31/8/2025) menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan respons atas aspirasi masyarakat yang berkembang. Kebijakan ini, menurutnya, sejalan dengan arahan Presiden PKS, Dr. Al Muzammil Yusuf.
Kholid menegaskan, keputusan DPR RI itu juga selaras dengan visi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menginginkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara efektif, efisien, serta berpihak pada kepentingan rakyat.
Selain soal tunjangan rumah dinas, PKS juga menyatakan dukungan terhadap pemerintah dan DPR RI agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
“Sebagai solusi untuk mensukseskan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia,” tegas Kholid.
Dalam konteks penanganan aksi demonstrasi dan dinamika situasi nasional, PKS turut mengingatkan aparat penegak hukum untuk tetap profesional.
“Meminta kepada seluruh aparat penegak hukum untuk mengedepankan sikap persuasif, taat hukum, dan humanis dalam menjaga ketertiban serta keamanan di tengah-tengah masyarakat,” pungkasnya.
Reporter: Muhammad
