SALURANSATU.COM – Kota Bekasi – Terkait pemberitaan di media online adanya kejanggalan audit BPK terhadap penggunaan anggaran bantuan partai politik (Banparpol) tahun 2019 yang bersumber dari APBD Kota Bekasi,
Ketua DPC PPP Kota Bekasi Sholihin membantah dan mempersilakan untuk mengkonfirmasi langsung dengan auditor BPK terkait laporan keuangan partainya.
“Saya menghormati hukum dan untuk lebih detilnya silakan bisa menanyakan langsung ke BPK jangan hanya berasumsi. Saya sebagai warga negara taat hukum. Karena itu adalah dana hibah dari pemerintah dan tidak fiktif karena semua datanya ada, maka saya sarankan untuk lebih jelasnya bisa menanyakan langsung ke BPK sebagai auditor,” ujarnya kepada saluransatu.com Kamis (15/4/2021).
Solihin menyatakan kalaulah memang tidak benar pelaporan keuangan tersebut tidak mungkin di tahun 2020 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kota Bekasi mendapatkan anggaran kembali “ternyatakan ada dan keluar anggarannya,” jelasnya
Terkait laporan 2019 Anggota DPRD Kota Bekasi ini mengatakan sudah biasa setelah ada audit dari BPK pasti ada catatan. Dan catatan ini sekaligus memberikan kesempatan bagi parpol untuk diperbaiki “karena aturan itu kan terkadang berubah berubah misalnya dari kemendagri, dan lainnya makanya BPK minta di perbaiki dan sudah kami perbaiki,” imbuhnya
Menurut Sholihin dana hibah itu jika tidak benar pelaporannya tidak akan dapat lagi di tahun 2020. Oleh itu ia menyarankan untuk menanyakan langsung ke BPK terkait keuangan PPP serta tidak tendensi.
“Memang ada catatan untuk PPP agar diperbaiki karena ada aturan aturan yang baru dan berubah ubah. Semua partai sama dan bukan hanya PPP,” pungkasnya. (Denis)
