SALURANSATU.COM – JAKARTA — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026 dilakukan secara efisien, tepat sasaran, dan berorientasi pada peningkatan layanan publik.
PKS menegaskan, setiap penambahan anggaran harus didasarkan pada kebutuhan riil dan hasil evaluasi yang jelas. Dengan demikian, tidak terjadi pemborosan anggaran dan setiap rupiah APBD dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Achmad Yani, juru bicara Fraksi PKS, dalam Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta 2026 serta Ranperda tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA), dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Achmad Yani menyampaikan 10 pesan utama Fraksi PKS kepada Pemprov DKI Jakarta. Pesan itu meliputi perubahan anggaran yang harus berbasis evaluasi realisasi, memastikan belanja bahan bakar minyak (BBM) sesuai kebutuhan operasional riil, serta menyesuaikan hibah Bantargebang dengan volume sampah.
PKS juga mendorong pengembangan Setu Babakan sebagai destinasi wisata terpadu, memastikan subsidi transportasi diberikan secara efisien dan berdampak langsung terhadap kualitas layanan, serta mengoptimalkan Bus On Top sebagai layanan wisata yang lebih kekinian.
Selain itu, PKS meminta penguatan kajian pengelolaan transportasi di Kepulauan Seribu, percepatan penerapan Electronic Transaction Perporation Agent (E-TRAPT) untuk mencegah kebocoran penerimaan pajak, evaluasi Operational Expenditure (OPEX) sektor transportasi dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta memastikan belanja perlindungan sosial tepat sasaran.
Politisi PKS yang akrab disapa Bang Yani itu mengatakan, seluruh rekomendasi tersebut pada dasarnya bermuara pada tiga hal utama, yakni efisiensi anggaran, peningkatan kualitas layanan publik, dan optimalisasi pendapatan daerah.
“Pastikan uang APBD tidak boros, karena setiap penambahan anggaran harus berdasarkan kebutuhan dan hasil evaluasi yang jelas,” kata Yani.
Menurut dia, peningkatan kualitas layanan publik juga harus menjadi perhatian utama Pemprov DKI, khususnya pada sektor transportasi, kesehatan, pendidikan, serta pelayanan bagi masyarakat Kepulauan Seribu.
Di sisi lain, Yani menekankan pentingnya memastikan masyarakat yang memang berhak tetap mendapatkan perlindungan sosial. Menurutnya, akurasi data menjadi kunci agar penerima bantuan tidak kehilangan hak hanya karena persoalan administrasi atau pembaruan data.
“KJMU dan PBI BPJS harus menggunakan data yang akurat dan memberi ruang pemulihan bagi penerima yang sebenarnya masih memenuhi syarat,” ujar Yani.
Yani, yang juga merupakan Penasehat Fraksi PKS, turut menyoroti perlunya menutup potensi kebocoran penerimaan daerah. Salah satunya melalui percepatan E-TRAPT serta peningkatan transparansi BUMD dalam menyampaikan OPEX.
Menurutnya, transparansi tersebut diperlukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja operasional perusahaan daerah sekaligus memastikan potensi pendapatan daerah dapat dioptimalkan.
“Ini diperlukan agar potensi pendapatan daerah tidak hilang,” tuturnya.
Yani menegaskan, Fraksi PKS berharap kebijakan anggaran tidak berhenti pada angka-angka dalam dokumen APBD, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
“Bagi PKS yang terpenting, setiap rupiah APBD harus kembali dirasakan masyarakat, baik dalam bentuk layanan yang lebih baik, bansos yang tepat sasaran, transportasi yang lebih efektif, juga pengembangan ekonomi dan UMKM,” pungkas Yani.
