Legislator PKS Soroti Tiga Penyebab Utama Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Negatif

SALURANSATU.COM – Jakarta- Dalam Rapat Kerja Komisi XI dengan Kementerian Keuangan, Kemeterian BPN/Kepala BAPPENAS, Gubernur BI, Ketua DK OJK dan Kepala BPS, tentang Pembahasan Asumsi Dasar dalam RAPBN 2021, Anggota DPR RI, Anis Byarwati menyampaikan 3 penyebab utama sebagai catatan penting pemerintah yang perlu diupayakan bersama dalam memulihkan dan memperbaiki perekonomian Indonesia di tahun 2021.
Politisi senior dari Fraksi PKS ini memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kwartal kedua tahun 2020 negatif 5,30 %. “Jika melihat data triwulanan, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah negatif sejak triwulan empat 2019 hingga 2020 di kwartal kedua. Kita menganalisis bahwa persoalan utama yang menyebabkan pertumbuhan negatif ini, yang pertama sudah jelas, yaitu penurunan daya beli konsumsi rumah tangga, yang tercermin dari pertumbuhan negatif hingga negatif 5,5 % year on year, padahal kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDB itu mencapai 57 %.” ujarnya.
Anggota legislatif dari Daerah Pemilihan (Dapil) DKI 1 Jakarta Timur ini menambahkan, “Faktor kedua adalah investasi yang turun 8,67 % year on year, memberikan dampak yang sangat krusial kepada persoalan ketenagakerjaan yang semakin sulit, sementara itu korban PHK dan pekerja yang dirumahkan juga tinggi.” sambungnya.
Kementerian ketenagakerjaan merilis data 3 juta lebih pegawai yang di-PHK. Kamar Dagang Indonesia (KADIN) menambahkan bisa mencapai 15 juta. “Ini artinya, persoalan yang tidak bisa kita abaikan begitu saja, ditambah sepanjang Januari hingga Juni 2020, realisasi penanaman modal itu hanya tumbuh 1,8 % year on year, PMA turun 8,1 %, dan PMDN naik menjadi 13,2 %. Realisasi investasi pada sektor sekunder itu terus menurun, pada Januari sampai Juni 2020, porsi realisasi investasi pada sektor sekunder itu hanya 32,2 %, tersier hanya 54,9 % dan primer hanya 12,9 %,” terangnya.
Anis menegaskan bahwa yang menjadi faktor ketiga adalah buruknya realisasi program PEN, persoalan mendasarnya adalah pada kesiapan birokrasi. Hal tersebut menyebabkan stimulus untuk menahan penurunan aktivitas perekonomian tidak efektif dan maksimal.
“Sampai dengan Agustus 2020 realisasi PEN hanya 25 %. Anggaran sektor kesehatan terlaksana 8,4 %, perlindungan sosial 49 %, insentive usaha 14 %, UMKM 37 %, sektoral dan PEMDA 30 %, korporasi 0%. Buruknya PEN ini menyebabkan program ini tidak bisa dinikmati dan tidak terasa dampaknya,” imbuh Anis.
“Kita menghadapi 3 penyebab utama, yang menjadi tantangan yang perlu kita cermati dan carikan solusi bersama, sebagai upaya kita dalam memperbaiki pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021,” pungkasnya. (*)