SALURANSATU.COM – Jakarta – Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan, Anis Byarwati, menilai kajian Bank Dunia terkait tingkat kemiskinan di Indonesia—yang dihitung menggunakan standar daya beli atau Purchasing Power Parity (PPP)—serta klasifikasi Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income), patut dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah, khususnya Badan Pusat Statistik (BPS).
“Sebagai bahan masukan dan evaluasi, serta untuk menakar daya saing kita dengan negara-negara sekelas lainnya, tentu saja ini menjadi masukan yang baik,” ujar Anis di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, Sabtu (3/5/2025).
Anis menegaskan bahwa BPS tidak boleh menutup diri terhadap kajian dari berbagai lembaga riset, termasuk Bank Dunia. “Jika data yang digunakan tidak akurat, maka kebijakan pembangunan berisiko melenceng dari target dan dapat meninggalkan jutaan orang dalam lingkaran kemiskinan,” ujarnya.
Meski demikian, Anis mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau yang memiliki karakteristik wilayah yang sangat beragam. Oleh karena itu, menurutnya, garis kemiskinan tidak bisa disamaratakan di seluruh daerah. “Garis kemiskinan di Jakarta tentu berbeda dengan daerah lain,” jelas anggota Komisi XI DPR RI itu.
Ia juga menyebut bahwa kemiskinan masih menjadi tantangan nasional yang kompleks dan tetap menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. “Negara perlu memfokuskan sumber daya fiskalnya, terutama untuk investasi yang berpihak pada masyarakat miskin dan kebijakan yang dapat meminimalisir ketimpangan,” pungkasnya.
