SALURANSATU.COM – JAKARTA – Setelah dinantikan masyarakat selama kurang lebih 12 tahun, pembentukan regulasi baru tentang rumah susun di Jakarta terus dimatangkan DPRD DKI Jakarta.
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) hingga kini terus berupaya membenahi berbagai persoalan penyelenggaraan dan pengelolaan rumah susun sekaligus menghadirkan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.
Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rumah Susun dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari asosiasi pemilik dan penghuni rusun, pengembang, hingga kementerian terkait.
Hal tersebut dilakukan agar regulasi yang disusun tidak hanya mengatur aspek pembangunan, tetapi juga mampu menjawab berbagai persoalan selama 12 tahun yang dihadapi penghuni, pemilik, pengembang, dan pengelola rumah susun.
“Perda ini sudah ditunggu oleh masyarakat, kami berusaha menyelesaikannya dengan baik, dan kami berharap nanti dengan Perda ini bisa menjadi pegangan untuk kepastian hukum, baik bagi pemilik maupun pengembang dan juga pengelola rumah susun nantinya,” ujarnya, Jumat (13/11).
Menurutnya, pelibatan seluruh pemangku kepentingan menjadi penting untuk memastikan setiap ketentuan yang disusun dapat mengakomodasi kepentingan para pihak serta meminimalkan potensi persoalan dalam pengelolaan rumah susun.
Salah satu substansi yang turut menjadi perhatian Bapemperda adalah pengaturan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa), khususnya terkait penentuan kelompok masyarakat penerima manfaat. Untuk itu, DPRD akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial mengenai penggunaan data desil sebagai salah satu pertimbangan dalam pengelompokan calon penghuni.
Abdul Aziz berharap pengaturan tersebut dapat menghasilkan mekanisme yang lebih tepat sasaran sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan memiliki kesempatan memperoleh hunian layak dan terjangkau.
“Terkait dengan desil dan sebagainya untuk Rusunawa ya, ini akan kita bahas dulu, nanti kita berharap bahwa ini bisa mendapatkan masukan-masukan yang progresif dari dinas-dinas terkait,” ungkapnya.
Lebih jauh, ia menilai pengembangan rumah susun juga menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat Jakarta di tengah keterbatasan lahan. Melalui pembangunan hunian vertikal, kebutuhan tempat tinggal dapat dipenuhi tanpa mengorbankan terlalu banyak ruang yang masih diperlukan untuk ruang terbuka hijau dan fasilitas publik.
“Dan kami berharap pada akhirnya bahwa rumah susun ini bisa menjadi alternatif bagi warga-warga masyarakat Jakarta yang belum memiliki rumah, karena memang kewajiban pemerintah untuk menyiapkan rumah bagi warganya,” tuturnya.
