Oleh: Daniel Mohammad Rosyid @KITA
Rilis survei SMRC baru-baru ini hadir pada momentum yang menarik, menjelang dinamika politik yang diperkirakan akan menghangat pada Agustus 2026. Momentum tersebut mengingatkan kita pada buku klasik How to Lie with Statistics karya Darrell Huff. Pesan utama buku itu sederhana tetapi penting: statistik bukan sekadar kumpulan angka. Ia adalah hasil dari serangkaian pilihan metodologis—bagaimana pertanyaan dirumuskan (wording), siapa yang diwawancarai (sampling), kapan survei dilakukan (timing), hingga bagaimana hasilnya ditafsirkan dan dikomunikasikan (framing).
Dalam politik, setiap pilihan metodologis dapat memengaruhi persepsi publik. Karena itu, ada beberapa praktik yang patut dicermati.
Pertanyaan yang menggiring. Cara merumuskan pertanyaan dapat memengaruhi jawaban responden, terutama jika didahului narasi yang menonjolkan sisi positif atau negatif.
Perbandingan yang kurang sepadan. Membandingkan dua figur dengan fungsi dan tanggung jawab berbeda berpotensi menciptakan persepsi yang menyesatkan.
Lompatan interpretasi. Data tentang kepuasan kinerja tidak otomatis dapat disimpulkan sebagai ukuran popularitas ataupun elektabilitas.
Karena itu, setiap survei politik harus dibaca secara kritis. Sejarah, baik di Indonesia maupun di berbagai negara, menunjukkan bahwa survei dapat menjadi instrumen ilmiah yang berkualitas, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai alat pembentukan opini publik (political spin). Yang membedakan keduanya adalah transparansi metodologi, independensi lembaga, dan integritas para pelakunya.
Dalam kasus survei SMRC yang membandingkan penilaian publik terhadap Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, hal pertama yang perlu dilakukan adalah memisahkan hasil survei dari narasi yang dibangun di sekitarnya.
Publik perlu mengetahui secara jelas apa yang sebenarnya diukur. Apakah survei tersebut mengukur kepuasan terhadap kinerja, tingkat kesukaan pribadi, atau elektabilitas? Ketiga indikator tersebut memiliki makna yang berbeda dan tidak dapat dipertukarkan begitu saja.
Seorang wakil presiden yang relatif jarang menjadi pusat kontroversi kebijakan bisa saja memperoleh tingkat kepuasan yang tinggi karena ekspektasi publik terhadap posisinya berbeda. Sebaliknya, seorang presiden memikul tanggung jawab penuh atas seluruh kebijakan nasional sehingga secara alami lebih banyak menerima apresiasi sekaligus kritik.
Karena itu, apabila hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan terhadap wakil presiden lebih tinggi daripada presiden, kesimpulan tersebut tidak otomatis berarti wakil presiden lebih populer atau lebih kuat secara elektoral. Jika nuansa metodologis ini tidak dijelaskan secara memadai, publik berhak mempertanyakan apakah telah terjadi framing yang dapat menimbulkan persepsi yang keliru.
Persoalan berikutnya menyangkut persepsi independensi lembaga survei.
Pernyataan politik yang pernah disampaikan Saiful Mujani sebagai pendiri dan tokoh utama SMRC telah memunculkan pertanyaan mengenai batas antara ilmuwan, analis politik, dan aktivis politik.
Pertama, muncul persoalan konflik kepentingan. Ketika seorang tokoh yang identik dengan sebuah lembaga survei menyampaikan sikap politik secara terbuka, publik akan lebih sulit mempercayai bahwa lembaga tersebut sepenuhnya independen.
Kedua, batas antara ilmuwan dan aktivis menjadi kabur. Mungkin saja pernyataan tersebut disampaikan dalam kapasitas pribadi. Namun, bagi masyarakat luas, pemimpin dan lembaga yang dipimpinnya sering kali dipandang sebagai satu kesatuan. Persepsi publik terhadap independensi lembaga pun ikut terpengaruh.
Ketiga, kondisi tersebut membuka ruang bagi berbagai spekulasi mengenai motif di balik publikasi survei. Terlepas dari benar atau tidaknya dugaan tersebut, persepsi semacam ini merupakan konsekuensi yang harus dihadapi ketika independensi lembaga dipertanyakan.
Ironisnya, bahkan apabila metodologi survei dilakukan secara benar, persepsi publik terhadap kredibilitas hasilnya dapat tetap tergerus apabila integritas institusional dipandang telah tercemar oleh kontroversi politik. Dalam dunia riset, kepercayaan publik merupakan modal yang sama pentingnya dengan ketep
Catatan editorial: jika artikel ini akan dipublikasikan sebagai opini di media massa, saya menyarankan menghindari frasa yang menyatakan atau menyiratkan tuduhan faktual seperti “survei pesanan”, “plintiran SMRC”, atau “kebohongan statistik” tanpa bukti yang dapat diverifikasi. Mengubahnya menjadi pertanyaan kritis atau analisis metodologis membuat argumen lebih kuat, lebih kredibel, dan mengurangi risiko hukum maupun keberatan etik.
