Oleh: Pizaro Gozali Idrus
Dosen Hubungan Internasional Universitas Al Azhar Indonesia
Kemenangan Partai Demokrat dalam pemilu sela Amerika Serikat (AS) menjadi perkembangan penting bagi arah kebijakan luar negeri Washington. Dalam pemilu yang berlangsung pada 3 November lalu, Demokrat berhasil merebut 231 kursi DPR, sedangkan Partai Republik memperoleh 141 kursi. Di Senat, Demokrat juga berhasil menguasai mayoritas dengan 54 kursi, sementara Republik memperoleh 44 kursi.
Sebelumnya, Republik unggul empat kursi di DPR dengan perolehan 218 berbanding 214 kursi. Di Senat, Republik juga memiliki keunggulan enam kursi. Jika dua senator independen dihitung bersama Demokrat, komposisi sebelumnya adalah 53 berbanding 47 kursi.
Lantas, apa arti perubahan komposisi Kongres AS ini bagi pemerintahan Donald Trump, masa depan Palestina, dan dinamika politik Timur Tengah? Pertanyaan ini menarik untuk dicermati.
Selama ini, AS bukan hanya sekutu strategis Israel, melainkan juga pemasok utama persenjataannya. Karena itu, perubahan komposisi Kongres berpotensi memengaruhi arah dukungan Washington kepada Tel Aviv, termasuk terkait genosida di Gaza dan persoalan pendudukan Palestina.
Pada September 2026, hampir seluruh senator Demokrat mendukung resolusi yang meminta pertanggungjawaban Departemen Luar Negeri AS terkait meningkatnya kekerasan di Tepi Barat. Resolusi tersebut juga berkaitan dengan sembilan warga negara AS yang tewas di Tepi Barat sejak Januari 2022. Mereka diduga dibunuh oleh pemukim Israel atau pasukan keamanan Israel.
Sayangnya, resolusi itu gagal disahkan setelah memperoleh 47 suara mendukung dan 51 suara menolak. Sebanyak 46 senator Demokrat dan satu senator Republik, Rand Paul, mendukung resolusi tersebut. Satu-satunya senator Demokrat yang tidak mendukung adalah John Fetterman.
Meski gagal, hasil pemungutan suara tersebut menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam sikap politik Demokrat terhadap Israel. Sebagai perbandingan, ketika Bernie Sanders mengajukan upaya serupa pada Januari 2024, hanya 11 senator yang mendukungnya.
Dengan menguasai Senat, Demokrat kini memiliki ruang politik dan kelembagaan yang lebih besar untuk kembali mengajukan pembatasan penjualan senjata maupun mengevaluasi bantuan militer kepada Israel.
Fenomena menarik lainnya adalah meningkatnya jumlah politisi yang secara terbuka memperjuangkan hak-hak Palestina dan mengkritik dukungan militer Amerika kepada Israel.
Salah satu contohnya adalah Abdul El-Sayed dari Michigan, yang bahkan mendapat dukungan langsung dari mantan Presiden Barack Obama dalam kampanyenya.
Dukungan tersebut menarik perhatian karena Obama dikenal sebagai salah satu presiden AS yang mempertahankan hubungan strategis erat dengan Israel.
Pada era Obama, AS menandatangani nota kesepahaman (MoU) bantuan keamanan untuk Israel selama 10 tahun, yakni periode 2019–2028, senilai USD 38 miliar. Kesepakatan tersebut terdiri atas USD 33 miliar bantuan pembiayaan militer dan USD 5 miliar untuk kerja sama pertahanan rudal.
Jika Obama kini turun tangan memenangkan Abdul El-Sayed, yang vokal menentang bantuan militer AS kepada Israel, maka kita sedang menyaksikan perkembangan besar dalam dinamika politik Amerika.
Kritik terhadap kebijakan Washington yang selama ini memberikan dukungan kuat kepada Israel semakin terbuka dan menjadi bagian dari kontestasi politik di dalam Partai Demokrat.
Memudarnya Pengaruh AIPAC
Perlu dicatat, wajah baru politik AS juga menunjukkan semakin memudarnya pengaruh American Israel Public Affairs Committee (AIPAC).
Jika dahulu banyak politisi enggan menentang lembaga pro-Israel tersebut, kini dukungan AIPAC justru menjadi beban politik bagi sebagian kandidat. Padahal, AIPAC telah menggelontorkan jutaan dolar untuk memenangkan kandidat yang didukungnya.
Namun, pemilu kali ini menunjukkan bahwa kekuatan uang tidak selalu mampu menentukan arah pilihan pemilih.
AIPAC dan kelompok-kelompok yang berafiliasi dengannya menggelontorkan hampir USD 30 juta untuk mendukung kampanye Haley Stevens dalam pemilihan pendahuluan Senat AS di Michigan pada Agustus 2026.
Tujuannya adalah menjegal Abdul El-Sayed, rival politik Stevens, dalam pemilihan internal Partai Demokrat. Namun, Stevens justru tumbang. Hasil ini memperlihatkan bahwa dukungan finansial besar tidak menjamin kemenangan, terutama ketika sebagian pemilih semakin kritis terhadap kebijakan Israel.
Kini, sejumlah kandidat bahkan menolak menerima bantuan AIPAC atau dukungan dari kelompok yang terafiliasi dengannya. Bagi mereka, keterkaitan dengan AIPAC justru berpotensi memunculkan tudingan bahwa mereka menjadi antek kepentingan asing, dalam hal ini Israel.
Sebanyak 11 politisi Demokrat yang memperjuangkan hak-hak Palestina berhasil memenangkan kursi di Kongres dalam pemilu ini. Jumlah tersebut belum termasuk sejumlah tokoh yang telah lebih dahulu dikenal kritis terhadap kebijakan Israel dan kembali terpilih, seperti Rashida Tlaib, Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez, Summer Lee, dan Pramila Jayapal.
Fenomena ini menunjukkan bahwa isu Palestina tidak lagi sekadar menjadi suara kelompok kecil di dalam Partai Demokrat atau isu pinggiran dalam politik AS.
Isu Timur Tengah kini menjadi bagian tak terpisahkan dari perdebatan politik arus utama, terutama menyangkut kelanjutan bantuan militer AS kepada Israel, perlindungan warga sipil Palestina, serta sikap Washington terhadap genosida di Gaza, aneksasi Tepi Barat, dan penodaan terhadap Masjidil Aqsha.
Penghentian Pasokan Senjata ke Israel
Dalam persoalan perdagangan senjata, perubahan komposisi Kongres berpotensi membawa dampak lebih konkret.
Selama ini, Amerika memiliki komitmen bantuan militer kepada Israel sebesar USD 38 miliar untuk periode 2019–2028, atau rata-rata USD 3,8 miliar per tahun.
Menariknya, pada April 2026, Senator Bernie Sanders mengajukan dua resolusi untuk memblokir penjualan persenjataan Amerika kepada Israel dengan nilai total USD 446,8 juta.
Hasilnya, sebanyak 85 persen senator Demokrat mendukung penghentian penjualan buldoser, yakni 40 dari 47 senator Demokrat. Sementara itu, 77 persen senator Demokrat mendukung penghentian penjualan bom, atau 36 dari 47 senator.
Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas besar senator Demokrat mulai mendukung pembatasan penjualan senjata kepada Israel.
Bahkan, Senator Mark Kelly, yang sebelumnya tidak selalu mendukung upaya Sanders, turut mendukung kedua resolusi tersebut. Sementara itu, tokoh Demokrat yang menolak kedua resolusi tersebut hanya Chuck Schumer dan Kirsten Gillibrand, yang dikenal memiliki sikap pro-Israel.
Dengan Demokrat menguasai Kongres, peluang untuk memperketat pengawasan bantuan dan penjualan senjata kepada Israel semakin terbuka.
Kongres dapat mengajukan resolusi penolakan transaksi persenjataan, mengawasi penggunaan senjata Amerika, serta memperjuangkan persyaratan yang lebih ketat dalam pemberian bantuan militer.
Meski demikian, saya pesimistis bahwa kemenangan Demokrat akan secara otomatis menghentikan seluruh bantuan militer kepada Israel.
Hubungan pertahanan AS-Israel masih memiliki kepentingan strategis yang kuat, terutama dalam menghadapi pengaruh kekuatan dunia Islam dan menjaga keamanan kawasan.
Tantangan Veto Trump
Tantangan lainnya adalah hak veto yang dimiliki Presiden dalam sistem politik AS.
Jika Demokrat mengesahkan undang-undang untuk menghentikan bantuan militer kepada Israel, Trump dapat memvetonya. Untuk mengesampingkan veto tersebut, Kongres membutuhkan dukungan dua pertiga anggota DPR dan Senat.
Artinya, kemenangan dengan mayoritas sederhana belum cukup untuk memaksakan penghentian bantuan jika Presiden menentangnya.
Persoalan lain adalah adanya mekanisme pengecualian darurat dalam Arms Export Control Act di AS. Melalui aturan ini, Presiden atau pejabat yang mendapat delegasi kewenangan dapat menyatakan keadaan darurat yang mengharuskan penjualan senjata segera dilakukan kepada negara lain, termasuk Israel.
Situasi ini pernah terjadi pada Februari 2025. Saat itu, pemerintahan Trump menggunakan kewenangan darurat untuk mempercepat penjualan amunisi kepada Israel senilai sekitar USD 2,04 miliar, sehingga mekanisme peninjauan Kongres yang normal dikesampingkan.
Contoh lainnya terjadi pada Maret 2026, ketika pemerintahan Trump kembali menggunakan kewenangan darurat untuk mempercepat penjualan amunisi senilai lebih dari USD 650 juta kepada Israel.
Namun, kewenangan darurat tersebut bukan berarti Presiden bebas menggunakan anggaran yang tidak pernah disetujui Kongres.
Perubahan mayoritas di Kongres tetap dapat mempersempit ruang gerak pemerintahan Trump dalam memberikan dukungan militer kepada Tel Aviv.
Israel, yang selama puluhan tahun menikmati dukungan bipartisan Amerika, kini berpotensi menghadapi pengawasan politik yang lebih ketat.
Pada akhirnya, saya melihat pergeseran suara di Kongres dapat menjadi momentum yang membuka ruang perubahan kebijakan Amerika, bahkan Eropa, terhadap Israel dan Palestina.
Meningkatnya jumlah politisi yang memperjuangkan hak-hak Palestina menunjukkan bahwa dukungan tanpa syarat kepada Israel semakin dipersoalkan di Washington dan di tengah masyarakat AS.
Meski penghentian bantuan militer bukanlah hal mudah dalam konstruksi politik AS, perubahan komposisi Kongres dapat memperbesar tekanan agar bantuan tersebut disertai persyaratan yang lebih ketat.
Walhasil, yang perlu dicermati bukan hanya apakah Amerika akan menghentikan bantuannya kepada Israel, melainkan sejauh mana Kongres berani menggunakan kewenangannya untuk mengubah kebijakan tersebut agar lebih berpihak kepada Palestina dan nilai-nilai kemanusiaan.
Semoga..
