SALURANSATU.COM – JAKARTA — Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anis Matta, menegaskan pentingnya membangun narasi baru dalam hubungan antarbangsa untuk meredam islamofobia, prasangka antaragama, serta pemanfaatan identitas keagamaan sebagai instrumen konflik geopolitik.
Hal tersebut disampaikan Anis Matta dalam Sajid Diplomat Talk, forum diskusi yang diselenggarakan Serikat Jurnalis Muslim Indonesia (SAJID) di Gedung Konstitusi Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Kamis (16/7/2026). Kegiatan ini diikuti sekitar 50 jurnalis dari berbagai media.
Menurut Anis, ketakutan terhadap suatu ideologi, negara, maupun agama kerap direkayasa menjadi instrumen politik untuk membangun persepsi ancaman. Fenomena tersebut, menurutnya, terlihat dalam berbagai bentuk, mulai dari ketakutan terhadap China, Rusia, hingga Islam.
“Yang paling kita khawatirkan adalah pemanfaatan isu agama sebagai instrumen dalam konflik geopolitik,” ujar Anis.
Karena itu, diplomasi Indonesia tengah mengembangkan kerja sama dengan sejumlah negara guna membangun narasi yang memungkinkan masyarakat saling memahami latar belakang agama masing-masing tanpa rasa saling terancam.
Sebagai contoh, Kementerian Luar Negeri sedang menjajaki kerja sama dengan utusan khusus Belanda untuk urusan kebebasan beragama sebagai bagian dari upaya melawan berbagai bentuk fobia yang berakar pada residu sejarah.
Anis juga mengusulkan agar pameran tentang Syekh Yusuf Al-Makassari tidak hanya diselenggarakan di Kedutaan Besar Belanda, tetapi juga di Benteng Rotterdam, Gowa, Sulawesi Selatan. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi simbol sejarah bersama yang mendorong rekonsiliasi sekaligus mengurangi beban masa lalu.
“Supaya kita sama-sama punya sejarah dan mulai melupakan residu-residu itu. Kalau residu sejarah terus hidup dalam memori kita, kita akan sulit bekerja sama,” katanya.
Dalam paparannya, Anis mengajak peserta Diskusi SAJID melihat keterhubungan sejarah dunia. Ia menyinggung jatuhnya Konstantinopel pada 1453, berakhirnya kekuasaan Islam di Andalusia pada 1492, hingga kedatangan Portugis ke Nusantara pada 1511 sebagai rangkaian peristiwa yang saling berkaitan dalam perubahan geopolitik global.
Menurutnya, dunia modern semakin terhubung sehingga dampak konflik di suatu kawasan dapat dirasakan dengan cepat oleh negara lain.
“Dengan cara pandang seperti ini, kita punya tugas menciptakan narasi baru yang membantu kita memahami persoalan secara lebih utuh,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Anis juga menyoroti peran media. Ia menegaskan bahwa pemberitaan tidak semestinya diukur dari kesesuaiannya dengan arah kebijakan pemerintah. Sebaliknya, media merupakan instrumen sosial yang berperan membangun diskursus publik yang sehat.
“Pemerintah seharusnya mendengarkan perdebatan publik dan memahami denyut nadi masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, kualitas ruang publik perlu diarahkan pada pendalaman pengetahuan, bukan sekadar memperbanyak perdebatan yang dangkal. Menurutnya, masyarakat akan semakin sehat apabila diskursus publik mampu melahirkan pengetahuan dan gagasan baru.
Anis juga mengingatkan bahaya model bisnis media sosial yang bertumpu pada sensasi dan provokasi demi mengejar lalu lintas pengguna. Menurutnya, algoritma platform digital memanfaatkan emosi pengguna melalui fitur seperti like dan dislike, sehingga mendorong penyebaran konten yang memancing kemarahan atau sensasi.
“Bisnis media sosial bertumpu pada sensasi dan provokasi karena itu yang menghasilkan trafik. Padahal, pada akhirnya yang paling diuntungkan justru pemilik platform,” ujarnya.
Karena itu, ia menilai media yang berorientasi pada pendidikan dan pencerahan memerlukan model pendanaan yang tidak semata bergantung pada trafik, tetapi juga ditopang oleh dana abadi (endowment fund) agar kualitas jurnalisme tetap terjaga.
Menutup paparannya dalam Sajid Diplomat Talk, Anis berharap para jurnalis dapat mengambil peran strategis dalam membangun narasi yang memperkuat pemahaman, mengurangi prasangka, serta mendorong dialog di tengah dinamika geopolitik global yang terus berkembang.
