SALURANSATU.COM – JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI asal Fraksi PKS, drh. Slamet menilai usulan penghentian subsidi BBM bagi nelayan kecil dinilai kurang tepat. Baru-baru ini mantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti meminta pemerintah untuk menghentikan subsidi BBM bagi nelayan.
Ia beranggapan bahwa adanya kebijakan subsidi tersebut sama dengan mensubsidi pencuri ikan karena penyaluran subsidi yang tidak tepat sasaran dan cenderung dinikmati oleh para pengusaha bukan kalangan nelayan kecil.
Merespons hal tersebut, Ketua kelompok komisi IV DPR RI Fraksi PKS, drh Slamet menyatakan bahwa pernyataan boss Susi Air tersebut tidak sepenuhnya benar dan perlu sedikit diluruskan, menurutnya persoalan utama dari kebijakan subsidi BBM ini adalah pengawasannya bukan pada pemberian subsidinya.
“Kebijakan subsidi BBM ini tidak bisa berdiri sendiri melainkan harus dibarengi dengan pengawasan terkait penyalurannya agar tepat sasaran. Logikanya seperti ada bagian tubuh yang sakit harusnya yang sakit segera diobati bukan malah diamputasi,” ujarnya di Jakarta, Kamis (11/8/2022).
Politisi senior PKS ini lebih lanjut menguraikan bahwa subsidi bagi nelayan kecil itu harus dipahami sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap entitas kecil seperti nelayan. Adapun jika yang dimaksud adalah pelarang subsidi seperti yang telah banyak digaungkan oleh peneliti dan sudah sering dibahas dalam konferensi World Trade Organization (WTO) adalah pemberian subsidi kepada sektor private/swasta yang dapat mendorong ekspansi armada perikanan semakin jauh dalam melakukan penangkapan ikan serta turut berkontribusi pada semakin besarnya praktik Ilegal, unreported unregulated (IUU Fishing). Adapun bagi nelayan kecil hal ini dikecualikan.
Slamet juga menyampaikan bahwa semua pihak perlu bijak dalam menyikapi terkait subsidi ini tidak boleh serta merta dicabut kebijakan tersebut karena dari tatanan akar rumput kebijakan subsidi masih jadi instrumen yang sangat membantu produktivitas nelayan di Indonesia masalah utamanya ada di penyaluran yang tidak tepat sasaran sehingga dengan instrumen pengawasan yang dimiliki pemerintah mekanisme pengawasan ini seharusnya bisa dilakukan dengan efektif.(*)
