DPRD Kota Bekasi Minta Pemerintah Pusat Turun Tangan Soal ASN Berpolitik

SALURANSATU.COM – Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi yang membidangi pemerintahan, hukum dan keamanan, Chairuman Juwono Putro menyatakan kasus ketidaknetralan Sekda menjadi pelajaran berharga bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu ia katakan lewat telepon selulernya, Selasa, (20/3/2018)
“Kasus ketidaknetralan Sekda merupakan pelajaran berharga bagi ASN tentang pentingnya memahami substansi tugas pokok & fungsi Pegawai ASN yang berperan mewujudkan tujuan pembangunan nasional melalui pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sesuai UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN.
Kata Chairuman, selingkuhnya pejabat ASN dengan politik biasanya membuka peluang bagi tumbuh suburnya praktik politik balas budi yang rentan dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Dalam sistem demokrasi saat ini, maka keteladan dan Integritas ASN menjadi sangat krusial, di mana netralitas pejabat eselon menjadi indikator kuat baik buruknya tingkat netralitas ASN di daerah tersebut.
Lebih lanjut politisi PKS ini meminta perhatian serius pemerintah provinsi dan pusat untuk mengawasi dengan sungguh-sungguh proses dan perkembangan kasus tersebut.
“Kasus ini sangat penting dan menjadi perhatian semua kalangan, karena terkait dengan Sekda yang merupakan pimpinan puncak eksekutif (chief of executive) ASN di Kota Bekasi. Untuk itu DPRD Kota Bekasi meminta pehatian khusus dari pemerintah provinsi dan pemerintah (pusat), khususnya Komite ASN (KASN) untuk mengawasi dengan sungguh sungguh perkembangan kasus ini,” pungkasnya. (b)