SALURANSATU.COM – JAKARTA – Komisi D DPRD DKI Jakarta mendukung penerapan konsep Nature-Based Solutions (NBS) atau solusi berbasis alam yang diinisiasi Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengatakan, konsep yang mengintegrasikan ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang terbuka biru (RTB) tersebut perlu diperluas ke wilayah yang memiliki potensi lahan. Upaya ini juga dapat dilakukan dengan mengoptimalkan aset milik Pemprov DKI Jakarta yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Konsep yang cukup baik ini, ketika tidak digunakan untuk konservasi ataupun pengendalian banjir, juga bisa dimanfaatkan sebagai fasilitas umum,” ujar Yuke, Kamis (12/11).
Menurutnya, keterbatasan lahan untuk ruang publik di sejumlah kawasan Jakarta perlu dijawab dengan pemanfaatan aset pemerintah secara lebih kreatif. Karena itu, Komisi D mendorong koordinasi lintas perangkat daerah agar aset yang dimiliki, termasuk dari sektor pertamanan, dapat dikombinasikan untuk mendukung pengembangan waduk dan embung.
Selain fungsi dan pemanfaatannya, Komisi D juga menekankan pentingnya pengelolaan serta pemeliharaan berkelanjutan. Yuke mengingatkan, pembangunan fasilitas publik harus disertai perencanaan pengelolaan yang jelas agar tidak terbengkalai dan tetap dapat dinikmati masyarakat dalam jangka panjang.
“Selama ini banyak pembangunan, tetapi pada saat merawat dan mengelolanya kurang sehingga berakibat terbengkalai,” tuturnya.
Ia pun mendukung pelibatan pihak ketiga dalam pengelolaan waduk dan embung, termasuk peluang kerja sama dengan Jakarta Asset Management, agar pemeliharaan kawasan, fasilitas umum, kebersihan, dan keamanan dapat berjalan lebih efisien.
Sebelumnya, Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum menjelaskan, konsep NBS memungkinkan waduk dan embung memiliki fungsi yang menyesuaikan kondisi musim.
“Pada saat musim hujan semuanya akan berfungsi sebagai pengendali banjir, tetapi pada saat musim kering akan difungsikan sebagai ruang publik dan sebagai ruang ketiga bagi warga,” ungkap Ika.
Dinas SDA juga mulai menerapkan model pengelolaan waduk dengan melibatkan pihak ketiga sejak 2026. Pengelolaan tersebut mencakup pemeliharaan kawasan, fasilitas umum, kebersihan, dan pengamanan.
