Oleh: Dr. Sunarto, M.Pd.
(Wakil Sekretaris Komisi Pendidikan dan Kaderisasi MUI Pusat)
Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 menjadi momentum refleksi yang penting. Di tengah perayaan, muncul kebijakan yang memicu perdebatan: penataan ulang program studi (prodi) yang dianggap tidak relevan, untuk memfokuskan sumber daya pada delapan bidang industri strategis—kesehatan, ketahanan pangan, digitalisasi, hilirisasi, pertahanan, material maju dan manufaktur, energi, serta kemaritiman.
Kebijakan ini sering dipandang sebagai “lompatan kuantum” menuju Indonesia Maju. Dari perspektif praktisi kurikulum, langkah ini memang diperlukan untuk mengatasi inefisiensi dan kesenjangan antara lulusan dan kebutuhan dunia kerja. Namun, dari sudut pandang pendidikan karakter, ada catatan penting: jangan sampai kita membangun kemajuan ekonomi di atas fondasi kemanusiaan yang rapuh.
Relevansi tanpa Reduksi
Penataan ulang prodi adalah keniscayaan. Perguruan tinggi tidak boleh terus menghasilkan lulusan yang sulit terserap karena kurikulum yang usang. Fokus pada sektor strategis merupakan langkah konkret dan realistis.
Namun, ada risiko serius: reduksionisme pendidikan. Jika kurikulum semata-mata mengikuti kebutuhan industri, universitas berpotensi berubah menjadi “pabrik tenaga kerja”. Pendidikan kehilangan fungsi utamanya sebagai pembentuk manusia utuh.
Kita perlu mengingat bahwa pendidikan bukan hanya soal keterampilan, tetapi juga pembudayaan nilai. Menghapus prodi yang dianggap “tidak laku” tanpa kajian mendalam bisa berarti menghilangkan sumber-sumber penting pembentuk peradaban.
Karakter sebagai Inti, Bukan Pelengkap
Nilai karakter sering diposisikan sebagai pelengkap kurikulum. Ini keliru. Integritas, religiusitas, dan nasionalisme harus menjadi inti, bukan tambahan.
Lulusan yang dibutuhkan bukan hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki nurani, empati, dan tanggung jawab. Pendidikan harus melahirkan individu yang memahami (ngerti), merasakan (ngroso), dan menjalankan (ngelakoni) nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata.
Inklusivitas dan Keadilan Akses
Penataan prodi tidak boleh menciptakan kesenjangan baru. Penutupan atau penggabungan prodi berpotensi menimbulkan kekosongan intelektual, terutama di daerah.
Kebijakan pendidikan harus inklusif. Perubahan kurikulum perlu melibatkan pemerintah, industri, dan masyarakat. Industri tidak cukup menjadi pengguna lulusan, tetapi harus ikut berperan sebagai mitra pembelajaran dan pembentuk karakter kerja.
Pendidikan bermutu juga harus menjamin keadilan akses. Fokus pada industri strategis jangan sampai hanya menguntungkan kelompok tertentu dan memperlebar kesenjangan sosial.
Rekomendasi Strategis
Untuk menjaga keseimbangan antara relevansi dan nilai, diperlukan langkah-langkah berikut:
- Restrukturisasi berbasis hibridasi
Alih-alih menutup prodi sosial-humaniora, lakukan integrasi dengan kompetensi digital dan industri strategis. Sebaliknya, masukkan perspektif etika dan humaniora ke dalam prodi teknis. - Integrasi karakter dalam kurikulum inti
Pendidikan karakter harus terintegrasi dalam seluruh proses pembelajaran, termasuk melalui pengalaman lapangan, magang, dan penyelesaian masalah nyata. - Pembelajaran berbasis masalah (PBL) skala nasional
Keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur dari serapan kerja, tetapi dari kontribusi lulusan terhadap masyarakat, bangsa, dan nilai-nilai kemanusiaan.
Penutup
Hardiknas mengingatkan bahwa tujuan pendidikan bukan sekadar menghasilkan tenaga kerja, tetapi membentuk manusia seutuhnya. Kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekuatan industri, tetapi juga oleh kualitas karakter manusianya.
Indonesia Maju hanya akan terwujud jika pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan nilai. Mesin industri membutuhkan lebih dari sekadar tenaga kerja—ia membutuhkan manusia berintegritas.
Selamat Hari Pendidikan Nasional 2026.
Jayalah pendidikan Indonesia.
Jakarta, 2 Mei 2026
