SALURANSATU.COM – JAKARTA – Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ghozi Zulazmi, mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengkaji pembentukan Peraturan Daerah (Perda) terkait LGBT. Menurutnya, keberadaan regulasi yang jelas semakin mendesak untuk menjaga ketahanan sosial budaya, memperkuat perlindungan generasi muda, serta memastikan Jakarta sebagai kota global tidak kehilangan nilai-nilai luhur bangsa.
Pernyataan tersebut disampaikan Ghozi menanggapi munculnya aspirasi kelompok LGBT dalam aksi Women’s March Jakarta yang berlangsung pada Sabtu (7/11/2026).
Ghozi menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang harus dihormati. Namun, kebebasan tersebut juga perlu dijalankan dengan tanggung jawab serta memperhatikan norma agama, sosial, dan budaya yang hidup dalam masyarakat.
“Kita menghargai hak setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi. Jakarta harus menjadi ruang yang terbuka bagi siapa pun. Tetapi keterbukaan itu tentu harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap nilai-nilai dan norma yang menjadi pedoman kehidupan Pancasila,” ujar Ghozi, Rabu (10/11/2026).
Menurutnya, Jakarta yang sedang bertransformasi menjadi kota global tidak boleh kehilangan karakter dan identitasnya sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.
“Jakarta boleh menjadi kota global yang modern dan terbuka, tetapi jangan sampai kehilangan jati dirinya. Kemajuan sebuah kota bukan hanya soal infrastruktur, ekonomi, atau investasi, tetapi juga bagaimana kita menjaga moralitas, budaya, dan nilai-nilai luhur masyarakatnya,” tegasnya.
Ghozi juga menyoroti pentingnya perlindungan moral generasi muda di tengah derasnya arus informasi dan perubahan budaya. Ia mengingatkan bahwa berbagai pandangan dan perilaku yang dinilai bertentangan dengan norma masyarakat berpotensi dianggap sebagai sesuatu yang lumrah apabila tidak diimbangi dengan pendidikan karakter dan pemahaman nilai yang memadai.
“Kita tidak ingin generasi muda kehilangan pedoman moral karena adanya proses normalisasi terhadap perilaku yang bertentangan dengan nilai agama dan norma sosial masyarakat. Anak-anak kita harus mendapatkan informasi yang benar, utuh, dan sesuai dengan perkembangan usianya,” katanya.
Karena itu, Ghozi menilai penguatan ketahanan keluarga, pendidikan karakter, serta pengawasan terhadap penyebaran informasi yang menyesatkan perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, upaya tersebut bukan sekadar persoalan moralitas individu, tetapi juga berkaitan dengan ketahanan sosial dan masa depan generasi muda Jakarta.
Lebih lanjut, Ghozi mengingatkan bahwa pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029 telah memasukkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai salah satu isu dalam kategori ancaman nonmiliter.
Menurutnya, kebijakan nasional tersebut patut menjadi perhatian pemerintah daerah dalam merumuskan langkah penguatan ketahanan sosial dan budaya, dengan tetap memperhatikan kewenangan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Ketika pemerintah pusat telah memberikan perhatian terhadap persoalan ini dalam kerangka ketahanan nasional, Jakarta tentu perlu merespons secara serius. Kami memandang sudah mendesak untuk mengkaji kebutuhan Peraturan Daerah yang memberikan arah kebijakan lebih jelas, terutama dalam perlindungan anak, pendidikan karakter, dan penguatan ketahanan sosial budaya,” jelasnya.
Ghozi menekankan bahwa pembentukan regulasi tersebut harus didasarkan pada kajian hukum yang komprehensif, memperhatikan hak konstitusional warga negara, dan tidak menjadi dasar bagi tindakan diskriminasi, intimidasi, ataupun kekerasan terhadap siapa pun.
Ia berharap Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD dapat mulai membahas kebutuhan dan ruang lingkup pengaturan tersebut agar respons pemerintah tidak berhenti pada polemik setiap kali persoalan serupa muncul di ruang publik.
“Jangan sampai kita baru bereaksi ketika muncul polemik. Kita membutuhkan kebijakan yang jelas dan langkah pencegahan yang terukur. Jakarta harus mampu menjadi kota global yang maju dan terbuka, tetapi tetap kokoh menjaga nilai-nilai luhur bangsa serta masa depan generasi mudanya,” pungkas Ghozi.
