SALURANSATU.COM – JAKARTA – Kualitas bangunan milik pemerintah untuk pelayanan warga tidak boleh dikorbankan karena perencanaan anggaran yang kurang matang.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan alokasi anggaran pembangunan gedung dalam rancangan APBD 2027 sesuai spesifikasi teknis, agar fasilitas publik yang dibangun aman, berkualitas, dan dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang.
Ketua Komisi E M. Subki mengatakan, pihaknya telah meminta penjelasan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah mitra terkait standar harga satuan pembangunan infrastruktur. Seperti gedung sekolah, rumah sakit, dan sarana olah raga.
“Jadi kalau bangunan sekolahan, satu meternya berapa? Kalau rumah sakit tentu berbeda, karena dia ada instalasi-instalasi yang rumit, seperti saluran oksigen dan lain sebagainya,” kata Subki, Selasa (10/11).
Untuk itu, Komisi E meminta kejelasan dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) mengenai besaran standar harga satuan pembangunan berdasarkan jenis dan spesifikasi bangunan. Dengan adanya acuan yang jelas, Pemprov diharapkan dapat menyusun kebutuhan anggaran secara lebih matang dan terukur.
Subki menegaskan, ketepatan perencanaan anggaran harus berjalan beriringan dengan pengendalian kualitas konstruksi. Komisi E tidak ingin pembangunan fasilitas publik dilakukan dengan penggunaan material berkualitas rendah hanya untuk menyesuaikan besaran biaya, sehingga bangunan yang baru dibangun justru tidak bertahan lama.
“Justru kita mengadakan pertemuan pagi ini supaya memastikan kualitasnya bagus. Jangan sampai pakai kualitas yang rendah. Kita khawatir bangunan baru tiba-tiba tidak awet, itu kan kasihan dan sayang,” ujarnya.
Menurutnya, kualitas bangunan berkaitan langsung dengan keamanan dan keselamatan masyarakat yang menggunakan fasilitas tersebut. Sekolah harus memberikan lingkungan belajar yang aman bagi peserta didik, sementara rumah sakit wajib menyediakan fasilitas yang mendukung keselamatan pasien maupun tenaga kesehatan.
“Iya, anak-anak kita yang sekolah. Kalau di rumah sakit, ya pasien. Mereka harus mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan,” tegas Subki.
Melalui pendalaman tersebut, Komisi E DPRD DKI Jakarta berharap Pemprov dapat memastikan setiap perencanaan pembangunan memiliki standar biaya dan spesifikasi teknis yang jelas. Dengan demikian, anggaran daerah tidak hanya terserap untuk membangun fasilitas baru, tetapi juga menghasilkan infrastruktur publik yang berkualitas, aman, dan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang.
