SALURANSATU.COM – JAKARTA -Kemudahan berpindah antarmoda menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi publik di Jakarta.
Karena itu, Komisi C DPRD DKI Jakarta mendorong optimalisasi integrasi layanan, khususnya antara Light Rail Transit (LRT) dan TransJakarta, agar perjalanan masyarakat semakin mudah dan jumlah pengguna atau ridership terus meningkat.
Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta Ismail mengatakan, pengembangan jaringan transportasi publik, termasuk perpanjangan trase LRT dan Mass Rapid Transit (MRT), perlu diiringi dengan peningkatan konektivitas antarmoda.
Namun yang menjadi perhatian Komisi C yakni akses menuju stasiun LRT di kawasan BPKP, Rawasari, Jakarta Pusat yang dinilai belum terintegrasi secara optimal dengan layanan TransJakarta. Jarak antara halte dan stasiun yang masih cukup jauh membuat penumpang membutuhkan upaya lebih untuk berpindah moda.
“Ya ada beberapa titik yang dikeluhkan, makanya tadi kita berikan masukan. Contohnya yang di BPKP, dirasakan belum terintegrasi dengan layanan TJ, masih berjarak cukup lumayan, warga butuh effort untuk menuju sana,” ujar Ismail, Jumat (13/11).
Menurutnya, peningkatan ridership juga penting dari sisi keberlanjutan keuangan BUMD. Bertambahnya jumlah penumpang berpotensi memperkuat pendapatan usaha, termasuk pendapatan non-farebox atau penerimaan di luar penjualan tiket.
Optimalisasi pendapatan tersebut diharapkan dapat membantu menyeimbangkan kebutuhan pembiayaan operasional transportasi publik, termasuk subsidi melalui skema Public Service Obligation (PSO) yang diberikan pemerintah daerah.
“Artinya apa, PSO yang diberikan itu benar-benar efektif dan dia nanti akan berimbang dengan pendapatan non-farebox. Begitu juga yang sifatnya non-uang, adalah dia bisa mengatasi kemacetan yang menjadi masalah utama Jakarta,” jelasnya.
Hal tersebut menjadi bagian dari pembahasan Komisi C bersama BUMD sektor transportasi terkait proyeksi kinerja dan kebutuhan anggaran Tahun Anggaran 2027. Pembahasan mencakup target dividen sebagai kontribusi kepada pemerintah daerah, kebutuhan PSO untuk menjaga keterjangkauan layanan, serta Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk mendukung keberlanjutan proyek transportasi publik.
Ismail menjelaskan, sejumlah komponen tersebut merupakan tindak lanjut dari proyeksi yang sebelumnya telah dicatatkan dalam nota kesepahaman (MoU).
“Khususnya pada dividen yang akan diberikan sebagai kontribusi, begitu juga PSO yang mau diajukan untuk layanan transportasi publik dan juga PMD yang dibutuhkan untuk kelanjutan dari proyek transportasi yang dibutuhkan,” tandasnya.
