SALURANSATU.COM – JAKARTA – Dinas Pendidikan DKI Jakarta harus memastikan Program 20 Madrasah Swasta Gratis terealisasi secara tepat sasaran pada 2027.
Sehingga, peserta didik merasakan manfaat dari penyaluran dana dana hibah. Tidak ada lagi pungutan tambahan oleh pihak sekolah maupun yayasan.
Hal itu terungkap dalam Rapat Kerja Komisi E DPRD DKI Jakarta membahas Ranperda APBD 2027, Selasa (10/11).
Koordinator Komisi E yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani menilai, program tersebut perlu dukungan regulasi yang jelas.
Pasalnya, madrasah berada di bawah naungan yayasan dan Kementerian Agama. Memiliki mekanisme pengelolaan yang berbeda dengan sekolah swasta umum.
“Kalau ini sudah kita kasih gratis, kita juga harus bikin secara regulasi yang bisa kita pantau,” ujar Rany.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi E M. Subki menyambut baik rencana pemberian hibah kepada madrasah. Kebijakan itu sebagai upaya memperluas akses pendidikan yang berkeadilan di Jakarta.
Hingga kini, kata dia, belum ada provinsi di Indonesia yang memberikan hibah kepada madrasah secara langsung lewat Dinas Pendidikan. “Jadi ini yang pertama,” ungkap Subki.
Program tersebut berpotensi menjadi percontohan bagi provinsi lain. “Kalau ini berhasil, tepat sasaran, bagus, pasti akan diikuti oleh seluruh provinsi-provinsi yang ada di Indonesia,” tutur Subki.
Meski demikian, ia meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengawasi secara ketat prosedur penyaluran dan penggunaan dana hibah.
Bantuan tersebut harus membebaskan siswa dari berbagai biaya pendidikan. “Kita betul-betul pastikan enggak ada lagi bayar A, B, C, D, enggak ada lagi tahan-tahan ijazah dan lain sebagainya,” tegas Subki.
Agar berjalan optimal, tambah dia, butuh dukungan regulasi. “Kita ingin memastikan dana-dana ini memang betul dirasakan manfaat oleh anak-anak kita,” tandas Subki.
