SALURANSATU.CO.M – Jakarta, 8 Maret 2026 – Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia resmi mengeluarkan pernyataan sikap kritis terhadap arah kebijakan luar negeri Republik Indonesia yang dinilai mulai meninggalkan prinsip “Bebas dan Aktif”. Dalam Surat Pernyataan Sikap Nomor B.405/SPS/PPID-DITLITKA/III/2026, organisasi mahasiswa internasional ini memperingatkan adanya risiko terjebak dalam “jurang imperialisme global” akibat kebijakan yang kurang transparan.
PPI Dunia mendesak pemerintah untuk segera menunda status keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) dan mengevaluasi ulang kesepakatan dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART). Desakan ini muncul setelah adanya indikasi bahwa pengambilan keputusan strategis tersebut minim keterlibatan institusional, termasuk pengabaian pertimbangan akademik serta peran teknis Kementerian Luar Negeri.
“Indonesia adalah negara yang lahir dari perjuangan melawan kolonialisme. Kita tidak boleh diam terhadap agresi militer yang melanggar hukum internasional hanya demi menjaga hubungan politik tertentu,” tegas Koordinator PPI Dunia 2025/2026, Andika Ibrahim Nasution.
Sorotan Terhadap Kedaulatan Ekonomi dan Geopolitik
Poin utama yang menjadi keberatan PPI Dunia adalah ketergantungan yang semakin kuat pada blok kekuatan global tertentu, khususnya Amerika Serikat dan sekutunya. Kecenderungan ini dinilai dapat menyeret Indonesia ke dalam orbit kepentingan geopolitik yang merugikan kemandirian strategis negara di tengah rivalitas global yang tajam.
Selain itu, PPI Dunia menyoroti kesepakatan ART yang dinilai berpotensi menciptakan ketimpangan ekonomi. Hal ini menjadi semakin mendesak setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat dikabarkan telah menganulir keputusan terkait kesepakatan tersebut, namun pemerintah Indonesia dianggap masih melaju tanpa evaluasi mendalam.
Risiko Personalisasi Diplomasi
Secara internal, PPI Dunia mengkritisi adanya tren “personalisasi diplomasi”, di mana kebijakan luar negeri lebih didorong oleh keputusan politik personal dibandingkan mekanisme kelembagaan yang deliberatif. Hal ini dianggap memperlemah tata kelola diplomasi yang seharusnya berbasis pada kepentingan nasional jangka panjang dan aspirasi publik.
Dampak dari pergeseran ini juga dikhawatirkan akan menggerus posisi moral Indonesia dalam isu internasional, terutama dukungan historis terhadap kemerdekaan Palestina. Langkah diplomasi yang tidak terukur dikhawatirkan akan menimbulkan kekecewaan luas di masyarakat domestik.
Rekomendasi untuk Pemerintah
Sebagai penutup, PPI Dunia meminta Menteri Luar Negeri Sugiono untuk memperkuat kembali kinerja diplomasi Indonesia agar tetap teguh pada rel politik bebas aktif yang dicetuskan Mohammad Hatta.
“Di tengah dinamika global yang kompleks, Indonesia harus kembali menjadi kekuatan independen yang menjunjung tinggi keadilan internasional, bukan sekadar pengikut arus kekuatan besar,” pungkas pernyataan tersebut.
