SALURANSATU.COM, SURABAYA – Pengamat Politik, Rocky Gerung berkesempatan menjadi pembicara tentang “Outlook Nasional 2014” dalam rangkaian Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota Legislatif PKS se-Jawa Timur, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta di Hotel Grand Mercure Surabaya City, Selasa (29/3/2022).
Rocky menyebut PKS bisa berperan sebagai oposisi yang mengawal isu dan program yang banyak diabaikan negara.
Dalam pandangan Rocky, konstitusi negara mengamanatkan perwujudan keadilan dan jaminan kesejahteraan. Ia menyebut hanya PKS yang secara eksplisit menyebutkan jaminan keadilan dan kesejahteraan sebagai dasar partai.
“Masa depan nanti berimpit dengan ideologi PKS, keadilan dan kesejahteraan. Tidak ada partai yang secara eksplisit bilang itu. Itu perintah konstitusi untuk memberikan keadilan dan menjamin kesejahteraan. Memelihara fakir miskin dan mengusir oligarki. Sekarang uang yang harusnya dipakai untuk memelihara fakir miskin dipakai untuk proyek ibu kota baru,” ujar Rocky di hadapan ratusan Legislator PKS dari tingkat kota/kabupaten, provinsi hingga DPR RI.
Rocky menyebut tatanan dunia tengah bergerak ke arah keadilan dan kesetaraan. Ia menyebut saat ini para peraih nobel bukanlah mereka yang mempromosikan ekonomi kapitalis tapi ekonomi yang berbasis kesetaraan.
PKS, dalam pandangan Rocky, harus mampu mengubah tatanan politik dan ekonomi secara kualitatif bukan hanya kuantitatif.
“Saat ini sejarah membawa PKS sebagai oposisi, jika mendapat kepercayaan rakyat harus mampu melakukan perubahan secara kualitatif baik dari struktur ekonomi maupun politik secara mendasar. Kita dipanggil sejarah dan tidak bisa mengelak sebab PKS ini Partai Kehendak Sejarah,” sebut dia.
Ia menyebut tantangan lain yang juga dihadapi politik Indonesia saat ini adalah oligarki. Baginya, oligarki memang tidak akan bisa lenyap dalam sebuah momen sekejap. Tapi kerja-kerja panjang agar peran oligarki semakin mengecil.
Pada kondisi politik nasional, Rocky juga mengamini langkah-langkah PKS dalam menolak beberapa kebijakan pemerintah seperti pindah IKN hingga wacana penundaan Pemilu 2024.
“Hari-hari ini kelemahan pilihan itu nampak dengan sendirinya lewat mundurnya Softbank sebagai calon investor, plin-plannya penggunaan APBN hingga wacana patungan dari uang rakyat. Ini sinyal buruk bagi investor internasional dan semua ambisi ini dibatalkan oleh tindakannya sendiri,” ujar Rocky.
“Maka pemerintahan itu sejatinya adalah pemerintahan akal bukan pemerintahan orang, sebab jika kita tidak punya akal maka kita akan diakali,” ujar Rocky. (*)
