SALURANSATU.COM – JAKARTA – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta masih terus mendalami Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 terkait perubahan bentuk badan hukum PAM Jaya menjadi Perseroan Daerah.
Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan, perubahan regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan fleksibilitas bagi PAM Jaya dalam memperoleh pendanaan untuk menuntaskan pembangunan jaringan perpipaan. Pasalnya, kebutuhan investasi untuk mencapai target akses air bersih 100 persen diperkirakan mencapai Rp27 triliun.
“Karena PAM ini membutuhkan dana sekitar Rp27 triliun untuk menyelesaikan program perpipaan dan akses 100 persen warga Jakarta terhadap air bersih,” ujar Abdul Aziz, Sabtu (14/11).
Menurutnya, pemenuhan akses air bersih merupakan kewajiban pemerintah daerah yang harus terus didukung melalui kebijakan dan regulasi yang memadai. Karena itu, DPRD melalui Bapemperda berupaya memastikan perubahan Perda tersebut dapat menjadi landasan bagi percepatan program penyediaan air bersih.
“Jadi saya kira memang ini sebuah kewajiban bagi Pemda Jakarta untuk mendukung semua program yang berkaitan dengan penyediaan air bersih bagi warga Jakarta,” katanya.
Abdul Aziz menegaskan, pembahasan perubahan Perda tetap memperhatikan aspek hukum, administrasi, dan politik agar kebijakan yang dihasilkan sesuai ketentuan serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami berharap dengan modal dasar ini nantinya PAM Jaya bisa lebih fleksibel mencari pendanaan dari pihak ketiga,” tuturnya.
Ia berharap pembahasan perubahan Perda dapat diselesaikan sebelum akhir tahun sehingga dukungan regulasi dan pendanaan bagi PAM Jaya semakin kuat. Dengan demikian, percepatan pembangunan jaringan perpipaan dapat berjalan optimal dan semakin banyak warga Jakarta memperoleh layanan air bersih yang layak.
“Agar target 100 persen itu bisa terpenuhi,” pungkas Abdul Aziz.









