SALURANSATU.COM – JAKARTA – Komisi A DPRD DKI Jakarta mendorong perluasan penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) hingga tingkat Rukun Warga (RW) untuk memperkuat penanganan awal kebakaran di lingkungan permukiman.
Langkah ini dinilai penting karena kecepatan penanganan pada menit-menit pertama dapat menentukan besar kecilnya kerugian akibat kebakaran.
“Terutama di kawasan padat penduduk yang sulit dijangkau armada pemadam,” ujar Inggard Joshua, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta saat membacakan catatan pembahasan Rancangan APBD tahun 2027 di rapat Badan Anggaran (Banggar), Senin (17/11).
Ia juga menyoroti keterbatasan kuota pengisian ulang APAR kedaluwarsa yang saat ini hanya dua unit per kelurahan. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian agar relawan dan Satgas Gulkarmat memiliki peralatan dasar yang memadai untuk melakukan penanganan awal sebelum petugas pemadam tiba.
Karena itu, Komisi A meminta distribusi APAR dilakukan berdasarkan peta risiko kebakaran, dengan memperhatikan pemerataan di lima wilayah kota hingga Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Usulan masyarakat yang disampaikan melalui kegiatan reses anggota DPRD juga perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan lokasi prioritas.
“Kami juga mendorong peningkatan sosialisasi dan simulasi penggunaannya di tingkat RW. Kegiatan tersebut perlu didukung anggaran operasional yang memadai agar warga dapat memahami prosedur penanganan awal kebakaran secara tepat,” terang Inggard.
Ia menegaskan, pemenuhan kebutuhan APAR juga harus sejalan dengan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2025 tentang Gerakan Masyarakat Punya Alat Pemadam Api Ringan (GEMPAR).
“Untuk itu, diperlukan target pemenuhan tahunan yang jelas serta kolaborasi dengan dunia usaha, pengelola bangunan, dan pengembang agar penyediaan APAR tidak sepenuhnya bergantung pada APBD,” tandas Inggard.









