SALURANSATU.COM – JAKARTA – Pembangunan keluarga menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan masyarakat Jakarta yang sejahtera. Untuk memperkuat perlindungan dan ketahanan keluarga, DPRD DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembangunan Keluarga dalam rapat paripurna, Rabu (11/11).
Persetujuan tersebut menjadi langkah penting menghadirkan payung hukum yang mengintegrasikan berbagai kebijakan dan program lintas sektor. Mulai dari pencegahan stunting, pemberdayaan ekonomi, akses pendidikan, kesehatan mental, hingga perlindungan anak.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz dalam laporannya menjelaskan, pembentukan regulasi tersebut dilatarbelakangi berbagai tantangan pembangunan keluarga di Jakarta.
“Salah satunya tercermin dari capaian Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) DKI Jakarta sebesar 63,59, yang masih berada di bawah rata-rata nasional,” ujarnya dalam rapat paripurna.
Kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah persoalan, antara lain tingginya arus urbanisasi, keterbatasan hunian layak, serta kerentanan ekonomi masyarakat, terutama akibat dominasi sektor informal. Selain itu, tekanan kehidupan perkotaan juga berkontribusi terhadap persoalan perceraian, keluarga dengan orang tua tunggal, serta meningkatnya masalah psikososial dan kesehatan mental.
Aziz menjelaskan, setelah melalui harmonisasi dan penyelarasan materi, Ranperda tersebut disempurnakan menjadi 13 bab dan 31 pasal. Substansinya mencakup berbagai program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari pencegahan stunting, pemberdayaan UMKM dan akses permodalan, beasiswa pendidikan, layanan kesehatan mental, bimbingan pranikah, hingga literasi digital untuk perlindungan anak.
Selain itu, regulasi ini mendorong dukungan lingkungan kerja yang ramah keluarga serta edukasi dan pendampingan legalitas perkawinan. Pemerintah juga diarahkan untuk mengedepankan pendekatan promotif dan preventif melalui pembinaan serta penyediaan layanan, bukan pemberian sanksi kepada keluarga.
“Pemerintah Provinsi menempatkan diri sebagai enabler dan penyedia layanan publik guna mendorong perubahan perilaku positif tanpa membebankan sanksi pidana maupun administratif kepada keluarga,” jelasnya.
Abdul Aziz menambahkan, penguatan tata kelola dan koordinasi antarperangkat daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan keluarga. Melalui regulasi ini, pemerintah diharapkan dapat mengintegrasikan program secara lebih terarah dan berbasis data.
Dengan disetujuinya Ranperda tersebut, DPRD DKI Jakarta mendorong agar kebijakan pembangunan keluarga tidak berhenti pada pembentukan regulasi, tetapi benar-benar diwujudkan melalui program yang memberikan manfaat bagi perempuan, anak, dan seluruh keluarga di Jakarta.
