SALURANSATU.COM – Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mendorong Badan Pusat Statistik (BPS) untuk lebih transparan dalam menyampaikan metodologi perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini disampaikannya menyusul rilis BPS terkait pertumbuhan ekonomi nasional pada Triwulan II-2025 yang tercatat sebesar 5,12 persen (yoy).
Menurut Anis, meski capaian pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan Triwulan I-2025 yang sebesar 4,87 persen dan patut diapresiasi, terdapat ketimpangan antara angka makro tersebut dengan sejumlah indikator sektoral yang menunjukkan perlambatan, seperti pertumbuhan kredit, penerimaan pajak, serta peningkatan kasus pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam proses penyajian data, seringkali ada multi interpretasi jika dibandingkan dengan kondisi riil di lapangan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (12/8/2025).
“Jika BPS bisa meyakinkan publik melalui penjelasan yang transparan, akuntabel, dan dengan metode yang diakui, maka keraguan seperti saat ini bisa dihindari.”
Politisi PKS tersebut menekankan pentingnya menjaga integritas dan kredibilitas data BPS karena lembaga ini menjadi rujukan utama bagi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam mengambil keputusan. Ia pun menyarankan agar BPS membuka metadata serta metodologi penghitungan PDB, termasuk sumber data, pembobotan sektor, dan metode estimasi yang digunakan.
“Langkah ini bukan untuk meragukan BPS, justru akan memperkuat posisinya sebagai lembaga negara yang akuntabel,” tegasnya.
“Sehingga pertanyaan publik tentang kesenjangan antara data pertumbuhan dengan indikator sektoral dapat terjawab tuntas.”
Anis menutup pernyataannya dengan menegaskan keyakinannya terhadap integritas BPS yang selama ini sudah teruji, dan berharap lembaga tersebut terus menjaga kepercayaan publik dengan menyajikan data ekonomi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. (*)
