SALURANSATU.COM – Kota Bekasi, Anggota DPRD kota Bekasi Fraksi PKS, Syaifudin mendorong pemerintah kota Bekasi untuk memberikan subsidi kuota internet gratis berbasis RT/RW kepada pelajar dan mahasiswa. Hal ini untuk membantu memperlancar pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau daring karena pandemi virus corona (COVID-19).
“Kami akan mendorong agar pemkot Bekasi menganggarkan bantuan subsidi kuota internet gratis untuk kegiatan PJJ para pelajar dan mahasiswa berbasis RT/RW,” tegasnya kepada saluransatu.com, Selasa, (18/8/2020).
Syaifudin menambahkan, saat ini pemkot melalui TAPD akan menyerahkan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan tahun 2020 kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi untuk dibahas dan ditetapkan sebagai APBD Perubahan tahun 2020.
Untuk itu dirinya akan mengingatkan kepada pemerintah kota Bekasi agar memasukkan anggaran subsidi kuota internet gratis akibat dampak pandemi Covid-19 kepada pelajar dan mahasiswa di kota bekasi berbasis RT/RW.
“Apakah nanti akan dimasukkan dalam anggaran BTT, penggunaan SILPA tahun 2019 ataukah masuk dalam belanja program Dinas Pendidikan di APBD Perubahan tahun 2020, tentu nanti akan dibahas bersama TAPD dan Banggar DPRD,” imbuhnya.
Syaifudin yang juga anggota Badan Anggaran DPRD ini menjelaskan bahwa salah satu efek dan dampak pandemi Covid-19 yang sangat dirasakan oleh masyarakat kota Bekasi saat ini, selain dampak kesehatan, ekonomi, dan sosial, adalah sistem pendidikan di kota Bekasi yang belum bisa dilakukan dengan cara tatap muka, tetapi dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Menurutnya dengan melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ), banyak kendala-kendala yang dihadapi pelajar dan mahasiswa di Kota Bekasi. Khususnya bagi para orang tua murid harus menyiapkan budget belanja kuota internet untuk anak-anaknya. Belum lagi harus membelikan gawai / hp / laptop untuk membantu pŕoses pembelajaran jarak jauh itu.
Tentu saja hal ini akan menjadi beban ekonomi yang tidak sedikit bagi para orang tua. Apalagi sampai kapan PJJ ini akan berlangsung belum ada kejelasan.
“Adanya subsidi kuota internet gratis ini perlu goodwill dan semangat melayani pemerintah kota Bekasi dalam mengawal proses pendidikan di kota Bekasi berjalan dengan baik dan efektif, sesuai dengan Visi – Misi Kota Bekasi. Tentu akan disesuaikan dengan kemampuan APBD Kota bekasi di masa Pandemi Covid-19 ini, ” jelasnya.
Menurut Syaifudin, Anggota FPKS dari dapil Bekasi Utara, sudah banyak keluhan yang masuk dari para orang tua murid kepada dirinya terkait PJJ ini. Oleh karena itu dirinya mengusulkan agar pemberian subsidi kuota internet gratis ini bisa segera dianggarkan dalam APBD Perubahan dan segera direalisasikan.
Dirinya mengusulkan subsidi tersebut cukup berbasis RT/RW, tidak berbentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada setiap pelajar / mahasiswa di kota Bekasi. Hal ini akan lebih meringankan pemerintah dalam menentukan besaran anggaran bantuan subsidi internet gratis tersebut dibanding dalam bentuk BLT.
“Secara teknis hal ini juga sangat dimungkinkan, apalagi pemkot sudah me-launching RW siaga Covid-19 yang memiliki 3 fungsi siaga. Nantinya bisa ditambahkan menjadi 4 fungsi siaga. Yaitu siaga kesehatan (zero kasus covid), siaga keamanan (zero angka kriminalitas), siaga ekonomi (ketahanan pangan) dan siaga pendidikan,” tandasnya.
Sistem koordinasi dan monitoring yang sudah ada di setiap RT/RW akan memudahkan pengaturan dan kontrol pelayanan kuota internet gratis di masing-masing wilayah secara merata dan aman untuk membantu proses PJJ. Misalnya WIFI gratis akan dihidupkan dan disetting hanya saat jam belajar dan untuk proses PJJ , bukan untuk hal-hal lain diluar itu.
Harapannya program dan kepedulian pemerintah dalam pemberian subsidi kuota internet gratis (wifi gratis) akan membantu proses PJJ dan sangat ditunggu oleh pelajar dan mahasiswa, lebih khusus para orang tua di kota Bekasi. (*)
