SALURANSATU.COM – JAKARTA – Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyusun regulasi yang jelas terkait rencana program 20 madrasah swasta gratis pada 2027. Aturan tersebut diperlukan agar pelaksanaan program memiliki pedoman yang terarah, mulai dari mekanisme pemberian bantuan hingga pengawasan pemanfaatan dana hibah.
Koordinator Komisi E DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani menilai, keberadaan regulasi menjadi penting mengingat madrasah swasta umumnya dikelola yayasan dan berada di bawah pembinaan Kementerian Agama. Kondisi tersebut membuat mekanisme pengelolaannya berbeda dengan sekolah swasta umum sehingga membutuhkan pengaturan yang sesuai.
“Kalau ini sudah kita kasih gratis, kita juga harus bikin secara regulasi yang bisa kita pantau,” ujar Rany, Jumat (13/11).
Rencana penambahan 20 madrasah tersebut merupakan bagian dari perluasan program pendidikan gratis pada 2027 yang mencakup 100 satuan pendidikan tambahan. Rinciannya terdiri atas 60 sekolah swasta, 20 madrasah swasta, dan 20 sekolah luar biasa (SLB) swasta, dengan target pelaksanaan mulai tahun ajaran baru Juli 2027.
Rany menyampaikan, aturan tersebut diperlukan untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar berdampak terhadap peserta didik. Jangan sampai program yang dirancang untuk memberikan akses pendidikan gratis justru hanya memberikan manfaat kepada pihak pengelola sekolah atau yayasan.
“Sekolahnya gratis yang dampaknya tentu untuk siswa-siswi, bukan untuk sekolahnya,” tegas Rany.









