Oleh: Daniel Mohammad Rosyid @KITA
Aksi penyadapan ilegal yang diduga dilakukan mantan Kapolri dan sejumlah petinggi Polri terhadap presiden, elite partai politik, menteri, pengusaha, hingga tokoh LSM yang baru-baru ini terungkap merupakan the most unwanted outcome dari UUD 2002, hasil amandemen UUD 1945 yang dinilai dilakukan secara ugal-ugalan oleh kaum sekuler radikal.
UUD 2002 telah menjadi semacam gameboard kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjadikan praktik nglondo ireng sebagai pilihan aksi paling rasional untuk bertahan, bahkan berjaya, dalam percaturan politik dan kekuasaan. Alih-alih membangun character and nation building, yang terjadi justru character and nation dismantling atau penghancuran karakter dan jati diri bangsa.
UUD 1945 dirumuskan oleh para ulama dan cendekiawan lurus yang menjadi pendiri bangsa sebagai pernyataan perang terhadap segala bentuk penjajahan, sekaligus strategi besar untuk memenangkan peperangan tersebut. Sebaliknya, UUD 2002 justru membuka pintu bagi masuknya berbagai bentuk penjajahan baru.
Setelah MPR dilumpuhkan menjadi sekadar joint session tanpa kewenangan pengambilan keputusan strategis sebagaimana sebelumnya, kepolisian ditempatkan langsung di bawah presiden yang dipilih melalui pemilihan langsung yang fraud-prone serta sarat intrik dan praktik dagang sapi di kalangan elite partai politik. Ironisnya, elite politik yang semestinya menjalankan fungsi pengawasan justru menjadi sasaran surveillance oleh institusi kepolisian.
Praktik democratic policing selama satu dekade pemerintahan Jokowi, menurut penulis, telah mengubah Polri menjadi salah satu organisasi yang paling berbahaya bagi keutuhan NKRI.
Di tangan Jokowi, sejumlah perwira tinggi Polri kemudian dijadikan londo paling ireng, berperan sebagai komprador bersama para taipan ireng bagi kekuatan-kekuatan nekolim asing yang ingin terus menjajah NKRI.
Modus yang digunakan antara lain transfer pricing, under invoicing, operasi pertambangan dan perkebunan berskala luas yang tidak terkendali, serta berbagai manipulasi ekspor hasil tambang dan produk agromaritim. Praktik-praktik tersebut dituding telah mengakibatkan kerugian negara secara masif.
Para kapitalis kelas menengah yang mulai tumbuh pada akhir Orde Baru kemudian berkembang pesat menjadi kapitalis besar pada era Jokowi.
Kebanggaan kaum reformis terhadap mekanisme check and balances melalui DPR pun pupus ketika berhadapan dengan apa yang disebut sebagai partai cokelat, yang memiliki kemampuan massive surveillance di bawah pemerintahan Jokowi.
Operasi penyadapan tersebut, menurut penulis, berlangsung hingga akhirnya terungkap belum lama ini. Trauma terhadap praktik totalitarianisme Soeharto yang hendak dicegah oleh kaum reformis ternyata justru melahirkan pemerintahan Jokowi yang dinilai piawai memelintir konsep democratic policing untuk menjinakkan lawan-lawan politiknya, termasuk dengan memperalat KPK.
Penyadapan terhadap Presiden Prabowo oleh mantan Kapolri LSP dan sejumlah pihak lainnya merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat kepahlawanan para pendiri bangsa serta para pejuang kemerdekaan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan NKRI.
Keterpurukan NKRI akibat ulah sekelompok londo ireng yang bersekongkol dengan londo asli dan kekuatan nekolim merupakan buah dari kudeta terhadap UUD 1945, karya monumental para pendiri bangsa.
Kini tiba saatnya seluruh komponen bangsa mengonsolidasikan diri untuk menegakkan kembali amanat UUD 1945. Langkah ini diperlukan guna menghentikan berbagai bentuk sabotage yang dilakukan oleh para londo ireng maupun londo asli nekolim terhadap kedaulatan dan masa depan NKRI.
Surabaya, Senin, 9 November 2026
