SALURANSATU.COM, Tasikmalaya – Ketua Serikat Pejuang Rakyat Indonesia Kota Tasikmalaya, Popi Hindayani mengatakan tujuan dari organisasinya adalah untuk membantu masyarakat kecil mendapatkan haknya seperti program pendataan masyarakat untuk pengajuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak termasuk ke dalam data DTKS.
Hal tersebut ia katakan usai melakukan kordinasi relawan SPRI di Warung Aspirasi Dede Muharam di Jalan Ahmad Yani, Kota Tasikmalaya, Sabtu (15/8/2021).
Menurut Popi, Relawan SPRI Kota Tasikmalaya saat ini sudah ada di 18 desa dengan 5 anggota dalam setiap timnya. Diantaranya Desa Bungursari, Cipedes, Sukamanah, Kotabaru, Ciherang, Ci akar, Kersamenak, Sukamenak, Cipari, Ci Gantang, Mangkubumi, Sambongpari, Sambongjaya, Setiamulya, Urug, Nagarasari.
“Berdasarkan data yang sudah masuk by name by address hingga 5 bulan ini sudah mencapai 2500 KK dan data ini sudah di advokasi oleh pihak Dinas Sosial,” ujarnya.
Dalam proses pendataan SPRI melibatkan RT/RW “Kita datangi dahulu RT/RW nya berikut juga kelurahan, lalu kelurahan yang nantinya memfasilitasi RT/RW tersebut untuk berkumpul dan mensosialisasikan bahwa akan ada pendataan dari pihak SPRI.
Respon pemerintah kota Tasikmalaya terhadap hadirnya relawan SPRI cukup terbuka, kata Susan menambahkan. “Mereka cukup welcome dan alhamdulillah mereka merasa terbantu hanya saja yang menjadi kendala kami justru dari pihak RT/RW ataupun pendamping yang merasa tersaingi, toh ini kan kerjaan kami kenapa di ambil alih sama SPRI ,” terangnya.
Menurut Susan, relawan SPRI tidak ada sedikitpun pihaknya mau mengambil alih pekerjaan mereka RT/RW dan Pendamping justru SPRI ingin bersinergi agar warga yang belum diajukan datanya kita bantu mengajukan.
SPRI sendiri baru hadir di 4 daerah di Indonesia antara lain; Tasikmalaya, Bogor, Jakarta dan Lampung. Kendala tersendiri dalam menjalankan kegiatan relawan adalah belum adanya Posko Sekretariat SPRI untuk wadah pengaduan masyarakat “Kami berharap pemerintah kota Tasikmalaya mau memfasilitasi,” pungkasnya.
SPRI adalah organisasi masyarakat yang mewadahi rakyat miskin, bersifat terbuka, independen, tidak berafiliasi dengan parpol tertentu, tujuannya untuk memperjuangkan hak rakyat miskin seperti advokasi kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan dan bantuan sosial lainnya. (Denis)
