SALURANSATU.COM, Tasikmalaya – Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Dede Muharam mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Serikat Pejuang Rakyat Indonesia (SPRI) Kota Tasikmalaya yang dengan sukarela telah berpartisipasi melakukan pendataan masyarakat miskin yang non DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
“Saya berharap ke depan dengan perjuangan teman-teman SPRI Tasikmalaya data kemiskinan bisa lebih valid dan akurat sehingga dengan keakurasian data tidak lagi terjadi kecemburuan sosial di kalangan masyarakat,” ujarnya kepada saluransatu.com di Warung Aspirasi Dede Muharam, Jalan Ahmad Yani, Kota Tasikmalaya, Minggu (15/8/2021).
Menurut Kang Dede, sapaan akrabnya ketidaksingkronan data terjadi karena adanya NIK ganda dan warga yang sudah meninggal masih muncul datanya. “Kemarin sudah di koreksi sekitar 6000 data tinggal 9000 data lagi dan proses ini masih terus berjalan,” imbuhnya.
Sehebat apapun program pemerintah daerah, kata Dede jika data tidak akurat maka akan berdampak terhadap kecemburuan sosial di masyarakat.
“Kami komisi IV mendorong bahkan kalau bisa di-nol-kan kembali data kemiskinan tersebut, libatkan RT dan RW dalam pendataan karena sampai hari ini data yang digunakan itu data tahun 2012 – 2014 dan masih ada data warga yang sudah meninggal, NIK yang ganda sehingga persoalan itu terus akan terus berputar sampai kapanpun. Untuk itu saya mengimbau adanya pembaharuan data,” tegasnya.
Politisi PKS ini mengakui Kota Tasikmalaya merupakan tertinggi tingkat kemiskinannya di Jawa Barat “Benar tingkat pertama, walaupun kemiskinan turun 11,6 persen dengan adanya pandemi Covid-19 bertambah menjadi 12,9 persen, jadi ada kenaikan saat pandemi sehingga DTKS-nya 71.000 KK. Kondisi pandemi ini menyebabkan adanya data miskin baru menjadi 110.000 KK,” pungkasnya. (Denis)
