SALURANSATU.COM — Walikota Bekasi Rahmat Effendi membantah soal pemberitaan di media bahwa program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS NIK) hanya menggerogoti Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan digunakan untuk warga kota Bekasi tanpa pandang bulu.
Menurutnya setiap warga memiliki hak yang sama dimata hukum. Tidak ada perbedaan antara rakyat yang membayar pajak dengan
rakyat jelata tidak membayar pajak. Konstitusi mengamanahkan negara punya tanggungjawab besar untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya.
“Rakyat itu punya hak yang sama, memang dibedakan orang pembayar pajak dengan rakyat jelata tidak membayar pajak?
konstitusi mengamanatkan bahwa negara harus memakmurkan rakyatnya,” ujarnya kepada saluransatu.com melalui telepon selulernya, Ahad (27/08/2017)
Sebelumnya KS NIK dinilai memboroskan anggaran dan tak tepat sasaran. KS NIK yang sebelumnya adalah program Jamkesda sejak 2013 lalu mendapatkan kritikan dari lawan politiknya. Menjelang Pilkada 2018 berbagai ide dan gagasan bahkan kritikan semakin masif di media sosial dan surat kabar. (Ucil)
