Jakarta – Penangkapan polisi pada peternak yang protes minta tolong Presiden Joko Widodo harusnya tidak perlu dilakukan.
Peternak yang sudah berjasa memberikan kontribusi positif dalam perekonomian nasional nasibnya semakin susah. Sekadar menyampaikan aspirasi kepada Presiden dalam kunjungan ke Blitar saja langsung “diamankan” oleh aparat.
“Coba polisi lihat dan baca apa aspirasi dan suara peternak ini, urusan nyawa dan nasib masa depan peternak nasional yang sedang sekarat karena harga jagung yang terus naik,” kata Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan Riyono dalam keterangannya, Jumat (10/9/2021).
Riyono mengatakan, sikap dan perlakuan yang ditunjukkan oleh aparat berlebihan. Harusnya dengan persuasif serta pembinaan kepada warga yang mungkin juga tidak paham regulasi pengamanan Presiden.
Ia menyitir data dari Pinsar dan Gabungan Asosiasi Pengusaha Peternak Ayam Nasional (Gopan), 68% kebutuhan ayam nasional dipenuhi oleh pengusaha besar yang rata-rata pemodal asing.
Peternak lokal hanya mengisi 20 – 30%, bahkan tahun 2021 ini kondisi bisa jadi 90% sudah dikuasai oleh konglomerasi. Peternak lokal tinggal 10%.
“Kenapa Presiden tidak melihat dan berdialog langsung dengan peternak yang menyuarakan aspirasi? Kalau mau sejenak turun dan mendengarkan akan mendapatkan solusi. Suara peternak tersebut adalah suara peternak rakyat seluruh Indonesia,” ujar Riyono.
Riyono berpendapat terkait protes peternak yang mengeluhkan harga jagung mahal sebagai bahan utama pakan ternak memang cukup berat bagi bisnis peternakan rakyat.
Apalagi yang menggunakan sistem kemitraan. Harga daging ayam dan telur terus turun.
“Pak Presiden kalau kunjungan jangan hanya melihat yang enak – enak saja, sekali – kali dengarkan suara pahit rakyatmu yang bisa jadi itu adalah kondisi faktual yang belum anda ketahui,” tutup Riyono.
