JAKARTA – Momentum Hari Tani Nasional, diwarnai dengan aksi demonstrasi di ibu kota juga beberapa wilayah lain di Tanah Air. Massa aksi dari berbagai elemen masyarakat tani/serikat petani ini lantang menyuarakan tentang “Konstitusionalisme Agraria untuk Kedaulatan dan Keselamatan Rakyat”. Mereka juga menuntut perbaikan kinerja pemerintah soal reforma agraria juga soal ketahanan dan kedaulatan pangan selama beberapa tahun ke belakang.
Anggota DPR RI asal Fraksi PKS, drh Slamet dalam Sidang Paripurna DPR RI pada Selasa (27/9/2022) menyatakan saat ini seluruh dunia tengah menghadapi ketidakpastian global di berbagai bidang. Salah satu yang menjadi sorotan penting adalah persoalan pangan.
Kenaikan harga pangan global imbas konflik politik mendorong pemerintah harus lebih jeli mengelola sistem pangan nasional agar mampu menciptakan sebuah sistem kedaulatan pangan secara utuh.
“Sejumlah persoalan mendasar di bidang pertanian juga masih menjadi PR pemerintah seperti kesejahteraan petani, penurunan kualitas dan kuantitas pertanian nasional serta alih fungsi lahan pertanian yang terus mengalami peningkatan merupakan ancaman yang sedang kita rasakan saat ini.
Maka tidak heran menurut data Bappenas jumlah petani indonesia terus mengalami penurunan bahkan diprediksi profesi ini akan lenyap pada tahun 2065,” jelas Slamet yang juga ketua umum Perhimpunan Petani dan Nelayan Seluruh Indonesia (PPNSI).
Hal ini juga diperparah dengan minimnya generasi millennial yang memilih untuk terjun ke bidang pertanian sehingga mengancam regenerasi petani di Indonesia.
“Hari ini masih suasana memperingati Hari Tani Nasional ke-62, kami berharap, presiden dapat memberi kado terbaik untuk para petani Indonesia, agar presiden dikenang menjadi bapak petani Indonesia, bukan sebaliknya. Yang mana di saat pemerintahan ini, petani Indonesia menjadi sejahtera,” imbuhnya.
Oleh karena itu, kata Slamet pihaknya mengusulkan beberapa hal antara lain meminta pemerintah untuk fokus terhadap peningkatan kesejahteraan petani bukan hanya mengejar peningkatan produksi saja.
“Petani kita harus naik kelas dengan mendorong generasi muda, sektor pendanaan serta inovasi pertanian sebagai pilar transformasi pertanian nasional,” katanya.
Kedua, pihaknya meminta pemerintah untuk memfokuskan anggaran ketahanan pangan nasional untuk menggenjot sektor- sektor pertanian produktif melalui peningkatan anggaran pengembangan komoditas-komoditas potensial untuk mendapatkan sumber pangan alternatif yang dapat mendukung kedaulatan pangan nasional.
Ketiga, kami meminta pemerintah untuk menghentikan semua kegiatan-kegiatan yang menyedot anggaran besar namun tidak berkorelasi positif terhadap peningkatan kedaulatan pangan nasional termasuk juga mengevaluasi secara masif kegiatan food estate yang disinyalir sudah mengalami kegagalan,” tambahnya.
Keempat, pihaknya meminta pemerintah untuk melakukan transformasi subsidi pertanian yang sebelumnya berbasis pada input menjadi berbasis pada subsidi harga.
“Pola subsidi seperti ini menurut kami dapat dirasakan langsung oleh petani yang selama ini hampir tidak merasakan dampak dari subsidi pupuk,” ujarnya.
“Kami meminta pemerintah untuk segera mengevaluasi dampak dari UU Cipta Kerja khususnya dalam sektor pertanian berupa kemudahan impor komoditas pertanian dengan dalih menjaga ketersediaan pangan dalam negeri padahal praktik tersebut telah merugikan sistem pertanian nasional secara umum,” tukasnya. (***)
