SALURANSATU.COM – Bekasi, Terkait rencana pemerintah pusat dan daerah khususnya Kota Bekasi dalam memberhentikan kebijakan PSBB dan menerapkan kebijakan New Normal atau tatanan baru, Anggota DPRD Kota Bekasi dari Komisi IV Fraksi PKS, Latu Har Hary angkat bicara.
“New Normal ini harus benar-benar dikaji secara matang dari sisi kesiapan maupun regulasinya. Hal ini penting agar kebijakan ini tidak merugikan masyarakat. Apabila ternyata Pemkot belum siap untuk memfasilitasi area publik untuk di berlakukan protokol kesehatan dengan baik dan benar,” ujarnya kepada saluransatu.com
Penerapan PSBB kemarin, ungkap Latu, menjadi contoh nyata, masih banyak area publik dengan pengawasan serta penerapan potokol kesehatan yang tidak dilakukan dengan baik. Hal ini menjadi kekhawatiran di masyarakat apabila kebijakan New Normal diberlakukan untuk menggantikan kebijakan PSBB.
Sudah barang tentu rakyat yang akan di rugikan dengan berpotensi munculnya cluster-cluster baru penyebaran Covid-19.
Sementara itu, keputusan untuk di bukanya kembali sekolah di masa New Normal juga menjadi kekhawatiran banyak orang tua siswa. Peserta didik menjadi yang paling rentan untuk bisa beradaptasi dengan masa New Normal.
Karakteristik mereka yang suka bersosialisasi dengan teman-temannya di sekolah menjadi permasalahan tersendiri untuk bisa menerapkan protokol kesehatan diatara mereka, terutama untuk usia Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Politisi muda PKS ini mengusulkan agar sekolah baru bisa di buka kembali awal tahun 2021, atau minimal sampai grafik kurva penyebaran Covid-19 benar-benar melandai, karena sampai saat ini dengan rencana di berlakukannya New Normal, grafik kurva penyebaran Covid-19 belum menunjukan pelandaian.
Pemerintah harus benar-benar serius memikirkan sekenario yang matang agar ketika anak masuk sekolah, pengawasan dan penerapan protokol kesehatan dapat dilakukan dengan baik. Terutama terkait penerapan social distancing dalam ruangan kelas.
Penerapan metode pembelajaran jarak jauh masih menjadi solusi terbaik untuk anak sekolah saat ini. Dinas pendidikan dapat bekerjasama dengan salah satu platform Ruang Guru sebagai contohnya, atau Kementerian Pendidikan dan kebudayaan bisa membuat platform yang sejenis dengan biaya gratis yang dapat diakses oleh seluruh stakeholder pendidikan.
Kemudian juga pengawasan, penerapan sanksi serta edukasi kepada masyarakat menjadi hal yang utama yang harus dilakukan oleh pemerintah kota sebagai fasilitator agar jaminan keselamatan warganya dalam beraktivitas dalam masa New Normal dapat terjaga dengan baik.
New Normal memang diharapkan dapat menggerakkan kembali roda perekonomian bangsa yang ikut terpuruk dengan adanya wabah Covid-19. Tapi pemerintah harus tetap memperhatikan sisi kesehatan dan keselamatan warganya, jangan sampai dengan penerapan New Normal ini menjadi pembenaran pemerintah untuk mengambil langkah Herd Immunity dengan siapa yang kuat yang akan mampu bertahan, sementara yang lemah akan menjadi korbannya. (denis)
