SALURANSATU.COM – Jakarta, 24 September 2025 — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menilai upaya Menteri Keuangan Purbaya menagih tunggakan pajak sebesar Rp60 triliun dari 200 wajib pajak besar merupakan langkah strategis untuk menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tanpa perlu menambah utang baru.
Anis menjelaskan, penagihan Rp60 triliun itu dapat menutupi sekitar 15-20% dari defisit APBN yang per Agustus 2025 mencapai Rp321,6 triliun. Dengan begitu, negara bisa mengurangi ketergantungan pada penerbitan surat utang baru dan menjaga kesehatan fiskal.
“Jika berhasil ditarik, ini sangat membantu membiayai program-program esensial pemerintah tanpa menambah beban utang,” ujarnya dalam wawancara dengan Trijaya FM, Rabu (24/09).
Selain memberikan dampak fiskal positif, Anis menekankan bahwa keberhasilan penagihan ini juga dapat meningkatkan kepercayaan publik dan menciptakan efek jera bagi wajib pajak yang menunggak.
“Penunggak pajak besar yang dieksekusi akan memberi rasa keadilan bagi wajib pajak yang patuh. Ini sinyal tegas bahwa kepatuhan pajak harus dihargai,” tambahnya.
Meski demikian, Anis mengingatkan tantangan terbesar adalah melakukan reformasi sistem perpajakan secara menyeluruh. Ia mengusulkan digitalisasi sistem pajak seperti Coretax harus dirancang agar memudahkan masyarakat, bukan sebaliknya.
“Langkah penagihan harus diiringi dengan perbaikan fundamental agar masalah tunggakan tidak terulang,” tegasnya.
Dia juga mengingatkan agar pemerintah menjaga iklim usaha agar tetap kondusif selama proses penegakan hukum pajak berjalan.
“Ketegasan hukum memang sinyal positif bagi investor, tetapi harus diimbangi agar dunia usaha tidak merasa terganggu,” katanya.
Anis menutup pernyataannya dengan mengajak peningkatan literasi perpajakan agar masyarakat memahami kewajiban pajak sebagai kontribusi bersama, bukan beban.
“Pajak bukan ‘memeras’, tapi investasi untuk bangsa. Iklim usaha yang sehat akan memperbesar penerimaan negara tanpa menambah utang,” pungkasnya.
