Kontrak Politik dengan FSBDSI, Ini 3 Hal yang diminta Buruh kepada Nur Supriyanto

SALURANSATU.COM – Calon Wali Kota Bekasi nomor urut dua, Nur Supriyanto melakukan penandatanganan kontrak politik dengan Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia (FSBDSI) Kota Bekasi, di Kantor Sekretaria FSBDSI Kota Bekasi Jalan Cipendawa Lama, Rawalumbu, Bantargebang, Sabtu (14/42018).
Sebelum melakukan kontrak politik, Nur Supriyanto mengatakan ia sering berhadapan dengan buruh saat menjadi anggota DPRD.
“Saya berhadapan dengan buruh itu biasa. Setahun minimal dua kali, Mei dan Desember,” kata orang nomor satu di Bekasi ini.
Banyak buruh berbicara padanya, mempertanyakan UMP di Kota persetujuannya lama. Berbeda dengan provinsi yang sering kali mudah prosesnya.
“Namanya UMP di kota itu lama sekali beda dengan provinsi. Ketika ada peningkatan gaji cuma beda 100 rupiah aja, kita tanda tangan ajalah,” katanya.
Karena, kata Nur Supriyanto, pihaknya tidak punya kepentingan apa-apa.
“Yang penting semakin dia sejahtera, itukan tujuan pemerintah. Siapapun dia. Kalau Aher bilangnya memanusiakan manusia,” kata pria berkacamata ini.
Namun, persoalan UMP, kata Nur memang tiada habisnya, belum lagi dengan banyak masuknya pekerja asing.
“Siap-siap demo kayaknya FSBDSI. Misal datang harus bisa Bahasa Betawi, kalau enggak bisa balikin lagi ke negaranya,” katanya.
Oleh karena itu ia meminta untuk diberitahu jika ada persoalan sehingga bisa didiskusikan untuk ditangani masalahnya.
“Misal, kemarin saya dialog di Bekasi Utara. Mereka minta harus ada pengadilan industrial karena yang sekarang ada di Bandung,” katanya.
Menurutnya, itu memang bukan kewenangan di kota tapi tidak menutup kemungkinan bisa diwujudkan.
“Paling enggak di sini Karawang, Bekasi Purwakarta kan masuk sebagai zona ekonomi internasional sehingga bisa menyerap banyak tenaga kerja. Saya rasa masuk akal bila dibuat di sini. Tentu kerja sama itu harus kita bangun karena saya juga punya kepentingan sendiri yaitu kenyamanan untuk investor,” katanya.
Jadi, kata Nur Supriyanto, menjadi walikota tentu saja ia akan membantu investor.
“Bukan berarti berpihak kepada investor tetapi sebagai penyeimbang. Hari ini mengapa investasi itu lambat karena tidak ada kepastian. Apalagi izin usaha, lama bener. Ini enggak bagus,” jelasnya.
Oleh karena itu, Nur Supriyanto ingin memperbaiki sistem dan birokrasi di Kota Bekasi.
“Apalagi berkaitan dengan buruh. Oleh karena itu tolong bantu saya. Bila Anda komitmen membantu saya, sebagai muslim saya Insya Allah akan membantu Anda semua,” katanya.
Setelah sambutan itu, Nur Supriyanto menandatangani kontrak politik.
Ada tiga hal yang disetujui bersama yakni
pertama, membantu proses advokasi, kedua, membantu menyediakan lapangan pekerjaan bagi FSBDSI yang putus kerja, ketiga, memberikan dana hibah. (*)