SALURANSATU.COM – Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) kota Bekasi Heri Koswara, merilis 5 nama calon Walikota atau Wakil Walikota Bekasi yang akan diusung partainya pada Pilkada 2018 mendatang. Heri juga mengatakan 5 orang tersebut merupakan hasil dari pada Pemilihan Umum Internal (PUI) DPD PKS kota Bekasi yang sudah melalui proses dan tahapan penjaringan dan penyaringan sebelumnya. Hal ini ia sampaikan di ruangannya gedung DPRD kota Bekasi kepada awak media, Jumat (6/1).
“jadi setelah PUI selesai kami sudah menetapkan 5 orang calon antara lain, Ahmad Syaikhu, Heri Koswara, Nur Supriyanto, Afanda dan Choiruman J. Putro. Namun demikian DPW PKS Jabar tetap meminta hasil ini harus di survey, karena PUI kan masih du tingkat elektabilitas internal, sedangkan untuk mengukurnya di tingkat ekternal mesti di survey,” ujarnya.
Lebih lanjut Heri mengatakan mulai tanggal 10 hingga 25 Januari pihaknya akan melakukan survey yang akan dilakukan oleh lembaga survey independent yang sudah bekerjasama. Dalam survey tersebut Heri juga mengakui menambah satu tokoh lagi dari internal, Mahfudz Abdurrahman anggota DPR RI asal dapil Bekasi-Depok, ditambah lagi dengan 6 tokoh eksternal yang dianggap mempunyai potensi sebagai kompetitor untuk dicalonkan dalam Pilkada 2018 nantinya, salah satunya kata Heri adalah Walikota Bekasi Rahmat Effendi sebagai petahana.
Heri berharap survey yang dilakukan selesai pada 25 Januari, sehingga pada awal Februari nanti diharapkan sudah muncul 3 nama yang akan kami sodorkan ke DPW PKS Jabar hasil dari kombinasi skor antara PUI, Internal dan Survey untuk mekanisme selanjutnya akan di bahas di DPW dan DPP PKS. “Tugas kami sebagai tim pemenangan (TPPD) untuk saat ini sudah cukup,” imbuhnya.
DPD PKS kota Bekasi akan menunggu hasilnya dari DPP, apakah nantinya ketiga calon tersebut memiliki kekuatan untuk dimajukan sebagai B1 atau sebaliknya belum layak untuk B1 atau B2 itu merupakan ranahnya DPP untuk menentukan. Pihaknya tidak berhak untuk memutuskan, hanya mampu menyampaikan kepada DPP kekuatan kader yang dimiliki.
“keputusan untuk mencaonkan B1 atau B2, melanjutkan koalisi yang ada saat ini itu sekali lagi domain dari DPP PKS,” pungkasnya. (Nis)
