SALURANSATU.COM – Opini – Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara (IKN) menandai momen penting dalam sejarah tata pemerintahan Indonesia. Jakarta kini bertransformasi menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dengan status hukum dan politik baru. Pergeseran ini menuntut redefinisi sistem pemerintahan daerah, khususnya terkait otonomi, representasi politik, dan mekanisme demokrasi lokal.
Seiring perubahan status DKJ, muncul wacana untuk menghidupkan kembali DPRD tingkat II di masing-masing wilayah kota, sekaligus membuka peluang pemilihan wali kota secara langsung. Wacana ini menarik perhatian publik dan akademisi, tetapi pertanyaannya: apakah ini benar-benar aspirasi rakyat Jakarta, atau sekadar ide dari elit politik dan pakar tata kelola kota?
Wacana Politik vs Aspirasi Publik
Ide pembentukan DPRD tingkat II dan pemilihan wali kota langsung muncul dari sejumlah sumber:
Pemerintah pusat dan DPR, sebagai bagian dari kajian reformasi tata kelola Jakarta pasca-IKN.
Akademisi dan pakar kebijakan publik yang mendorong demokrasi lokal lebih partisipatif.
Media dan forum publik yang mempublikasikan gagasan sebagai opsi reformasi.
Namun, hingga saat ini belum ada mekanisme langsung yang melibatkan rakyat Jakarta untuk menyatakan dukungan atau penolakan. Survei publik dan forum konsultasi warga masih terbatas, sehingga wacana ini lebih bersifat elit-politik dan akademis daripada suara nyata dari rakyat.
Potensi dan Tantangan
Jika DPRD tingkat II dan pemilihan wali kota langsung diterapkan, ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh:
1. Meningkatkan representasi rakyat: Setiap wilayah kota memiliki lembaga legislatif yang mengawasi dan menetapkan kebijakan lokal.
2. Memperkuat demokrasi partisipatif: Warga berperan langsung dalam menentukan arah pembangunan kota mereka.
3. Memperpendek rantai birokrasi: Keputusan lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, tantangan nyata meliputi:
Potensi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah provinsi dan kota.
Beban fiskal tambahan bagi APBD DKJ untuk membiayai DPRD tingkat II dan Pilkada lima wilayah.
Kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur kelembagaan yang harus matang.
Menjadi Suara Rakyat yang Sejati
Agar wacana ini benar-benar mencerminkan suara rakyat, diperlukan langkah konkret:
Survei dan kajian partisipatif untuk mengetahui aspirasi warga Jakarta.
Forum konsultasi publik di lima wilayah kota dan Kepulauan Seribu.
Pendidikan politik untuk meningkatkan pemahaman warga tentang manfaat dan risiko model DPRD tingkat II dan pemilihan wali kota langsung.
Hanya dengan mekanisme ini, wacana politik akan bertransformasi menjadi demokrasi yang nyata, bukan sekadar gagasan elit.
Kesimpulan
Wacana pembentukan DPRD tingkat II dan pemilihan wali kota langsung di Jakarta adalah langkah strategis memperkuat demokrasi lokal. Namun, sejauh ini belum bisa dikatakan sebagai suara rakyat Jakarta secara langsung.
Untuk menjadikan gagasan ini representatif dan akuntabel, perlu perencanaan matang, reformasi hukum, restrukturisasi kelembagaan, kesiapan fiskal, dan partisipasi warga. Dengan demikian, Jakarta dapat menjadi laboratorium demokrasi lokal modern — kota dengan pemerintahan dekat rakyat dan berpijak pada prinsip keadilan sosial.
Oleh: M. Mirza, S.Kom., M.I.Kom.
Konsultan Komunikasi & CEO Circle Indonesia Maju
